Pemprov Lampung dukung peningkatan indeks ETPD dorong PAD

id ETPD lampung, percepatan elektronifikasi daerah, Pemprov lampung

Pemprov Lampung dukung peningkatan indeks ETPD dorong PAD

Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin bersama dengan Kepala BI Lampung Junanto Herdiawan dalam kegiatan pelatihan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). ANTARA/HO-Pemprov Lampung.

Saya minta sinergisitas dari semua pihak terkait mendorong Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah untuk terus meningkatkan nilai indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terus meningkatkan indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) guna optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

"Saya minta sinergisitas dari semua pihak terkait mendorong Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah untuk terus meningkatkan nilai indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Hal ini menjadi upaya untuk mendorong peningkatan digitalisasi pemerintah daerah, khususnya di sektor penerimaan daerah," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin dalam keterangannya  di Bandarlampung, Selasa.
 
Ia mengatakan, melalui penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, akan membuat semua menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan membantu penerimaan daerah.
 
"Indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah Pemerintah Provinsi Lampung pada semester II tahun 2023 persentasenya sebesar 96,5 persen dan telah mencapai kategori digital," katanya.
 
Dia mengharapkan persentase indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah Pemerintah Provinsi Lampung pada semester II tahun 2023 sebesar 96,5 persen dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan.
 
"Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi semua perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Lampung, diantaranya tentang meningkatkan aksesibilitas teknologi dan infrastruktur jaringan telekomunikasi," ucap dia.
 
Kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik dengan terus melakukan sosialisasi serta mengembangkan kerjasama antar instansi untuk memperkuat ekosistem transaksi digital baik sektor pemerintah, swasta dan lembaga keuangan.
 
"Mari kita berupaya untuk melakukan terobosan dan percepatan dari pendapatan daerah melalui digitalisasi. Di kabupaten atau kota, dan masyarakat harus terbiasa menerapkan digitalisasi dalam melakukan transaksi keuangan," ujar dia.
 
Menurut dia, digitalisasi di Provinsi Lampung harus terjadi secara merata dengan adanya penerapan elektronifikasi transaksi.
 
"Saya berharap digitalisasi di Lampung ini merata dan semua harus sudah siap dengan digitalisasi keuangan. Jangan lupa lalukan pembayaran non-tunai setiap transaksi, ayo kita dukung penerapan digitalisasi," tambahnya.