"Dalam upaya menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sudah dilaksanakan program deklarasi netralitas di tingkat desa," ujar Iskardo P Panggar di Bandarlampung, Selasa.
Ia mengatakan pelaksanaan deklarasi netralitas tingkat pemerintah desa itu telah menyasar kepala desa yang ada di 13 kabupaten dan dua kota di Provinsi Lampung.
"Kalau untuk di kota seperti di Kota Bandarlampung dan Metro kegiatan deklarasi netralitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah menyasar lurah, ketua lingkungan, dan camat. Jadi netralitas ini tidak hanya harus dilakukan oleh aparatur sipil negara yang ada di lingkungan pemerintah daerah saja," katanya.
Dia menjelaskan hal tersebut dilakukan untuk memotivasi perangkat desa, lingkungan, kecamatan dan kelurahan agar bisa mendukung terciptanya pemilihan kepala daerah yang jujur, aman, damai, transparan.
"Semoga kejadian yang terkait dengan netralitas pilkada ini tidak terjadi di tingkat desa. Dengan pahamnya perangkat desa akan aturan dalam pelaksanaan pilkada terutama saat kampanye, semoga tidak ada kejadian yang mencederai pilkada di Lampung," ucap dia.
Menurut dia, selain berkomitmen menjaga netralitas pilkada hingga tingkat desa, Bawaslu Provinsi Lampung pun telah memetakan wilayah kerawanan dalam pemilihan kepala daerah.
"Belajar dari pelaksanaan pemilihan umum kemarin semoga melalui langkah antisipasi ini, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan akan terus diterapkan pengawasan partisipatif untuk pencegahan pelanggaran pilkada," tambahnya.
Ia melanjutkan pelaksanaan penerapan pengawasan partisipatif dalam pencegahan pelanggaran pilkada tersebut salah satunya dilakukan dengan melakukan edukasi di sekolah, perguruan tinggi dan kepada masyarakat.
"Pencegahan dan pengawasan partisipatif akan terus dilakukan untuk menciptakan pilkada yang damai, jadi masyarakat bisa merasakan pilkada yang menyenangkan, riang gembira, serta mengesankan," ujar dia.
Menurut dia, Bawaslu telah menjalin kerja sama dengan 56 lembaga seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan sebagainya untuk ikut serta mengawasi Pilkada Serentak 2024.
"Tentu kami juga memiliki aparat pengawas hingga tingkat desa, dan kami sedang merekrut pengawas tempat pemungutan suara (TPS). Jadi kami libatkan berbagai unsur, sebab keterlibatan aktif masyarakat memperkuat pengawasan partisipatif," katanya.
Baca juga: Bawaslu Lampung komitmen ciptakan pilkada berkesadaran lingkungan bagi masyarakat
Baca juga: Bawaslu Lampung sebut Deklarasi Kampanye Damai untuk jaga persatuan jelang Pilkada
Baca juga: Bawaslu Lampung tetapkan batas harga cenderamata kampanye Rp100 ribu
Baca juga: Bawaslu Lampung komitmen ciptakan pilkada berkesadaran lingkungan bagi masyarakat
Baca juga: Bawaslu Lampung sebut Deklarasi Kampanye Damai untuk jaga persatuan jelang Pilkada
Baca juga: Bawaslu Lampung tetapkan batas harga cenderamata kampanye Rp100 ribu
