Pj Gubernur Lampung minta TP PKK bantu selesaikan masalah stunting

 

"Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ini merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran serta fungsi dominan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebab langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Samsudin di Bandarlampung, Jumat.

Ia mengatakan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang ada di 15 kabupaten dan kota pun diharapkan ikut serta dalam menyelesaikan program pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah, salah satunya yaitu dengan mengentaskan stunting hingga tingkat desa.

"Peran penting Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam penanganan serta pencegahan stunting dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat ikut posyandu," katanya.

Kemudian melakukan penyuluhan mengenai pencegahan stunting, lalu meningkatkan pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

"Mari kita menyelesaikan permasalahan stunting ini agar bisa diturunkan dengan sebaik-baiknya, dan tentunya saya minta penjabat sementara kepala daerah walau waktu menjabat hanya singkat bisa memberi kontribusi maksimal untuk menyelesaikan masalah stunting. Jadi bisa di tekan dan diturunkan dengan maksimal," ucap dia.

Ia mengatakan dengan menyelesaikan masalah stunting dapat melindungi anak sehingga mewujudkan generasi penerus yang sehat.

"Kita harus fokus dan tepat sasaran dengan melibatkan semua pihak dalam melaksanakan berbagai program penurunan stunting," katanya.

Target penurunan stunting di 2024 nasional sebesar 14 persen, dan pada 2023 tingkat prevalensi stunting di Provinsi Lampung sebesar 14,9 persen sehingga perlu menurunkan 0,9 persen lagi untuk mencapai target yang ditentukan.

Baca juga: BKKBN sebut realisasi BOKB audit kasus stunting masih rendah termasuk Lampung

Baca juga: BKKBN sebut 13.040 balita bermasalah gizi di Lampung sudah diintervensi

Baca juga: Walikota sebut ada 399 kasus stunting di Bandarlampung pada 2023