Lampung Timur (ANTARA) -
Ratusan personel Polres Lampung Timur Polda Lampung, melaksanakan pengamanan unjuk rasa yang dilakukan perangkat desa di Kantor Bupati Lampung Timur dan Gedung DPRD setempat, Senin.
Kapolres Lampung Timur AKBP Zaky Alkazar Nasution, didampingi Waka Polres Lampung Timur serta Kabag Ops, Kasat Sabhara , Kasat Intelkam dan Kasi Humas Polres Lampung Timur, berada di lokasi unjuk rasa
Salah seorang juru bicara aksi, Ibrahim, menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi perangkat desa, dan masyarakat, demi adanya peningkatan kinerja dan tanggung jawab pelayanan pemerintah di Kabupaten Lampung Timur.
Beberapa poin pokok pernyataan sikap yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa, yang tergabung dalam Aparatur Pemerintahan Desa Bersatu Kabupaten Lampung Timur ini, antara lain adalah percepatan penerapan Peraturan Bupati Lampung Timur No 02 Th 2022, tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ADD Tahun 2022.
Kemudian dibayarkannya kewajiban Penghasilan Tetap (SILTAP) aparatur desa di Kabupaten Lampung Timur, yang telah tertunggak selama 6 bulan.
"Kami juga mengharapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, segera mengeluarkan No Induk Perangkat desa (NIPD)," tegasnya.
Menyikapi aksi demonstrasi tersebut, Ketua DPRD Hi Ali Johan Arif, bersama anggota DPRD setempat, didampingi Kapolres Lampung Timur, menemui para pengunjuk rasa, dan menyatakan akan menampung aspirasi yang disampaikan, untuk selanjutnya memperjuangkan agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
"Seluruh aspirasi ini, akan segera kita sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, dan tentunya juga akan kami kawal serta perjuangkan, agar dapat direalisasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku," terang Ketua DPRD Lampung Timur.
Kapolres Lampung Timur AKBP Zaky Alkazar Nasution, menyampaikan bahwa Aksi Demonstrasi Perangkat Desa ini, berjalan dengan baik dan lancar, dibawah pengamanan dan pengawalan Personil Kepolisian, TNI dan Satuan Pol PP Kabupaten Lampung Timur.
Berita Terkait
KPU Bandarlampung: Honorarium adhoc ditetapkan sesuai ketentuan berlaku
Jumat, 26 April 2024 21:40 Wib
Kemenkumham Lampung catat sebanyak 10.728 kekayaan intelektual terdaftar
Jumat, 26 April 2024 21:30 Wib
Polda Lampung lakukan pengasapan cegah penyebaran nyamuk DBD
Jumat, 26 April 2024 19:41 Wib
Lampung Ethnica salah satu UMKM binaan BRI yang ikut PMB 2023
Jumat, 26 April 2024 15:33 Wib
Kanwilkumham catat 10.728 kekayaan intelektual di Lampung telah terdaftar
Jumat, 26 April 2024 11:55 Wib
Bupati dan Ketua TP PKK Lampung Selatan terima Satyalancana Wira Karya mewakili Sumatera
Jumat, 26 April 2024 7:35 Wib
Kapolda Lampung ajak masyarakat perangi judi online
Kamis, 25 April 2024 19:59 Wib
Kapolda Sulawesi Barat--DPRD Lampung sepakati penegakan hukum sengketa tanah
Kamis, 25 April 2024 19:55 Wib