Sekda: Ekonomi pulih bila masyarakat patuhi protokol kesehatan

Bandarlampung (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan bahwa pemulihan aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung bakal terjadi bila masyarakat mematuhi protokol kesehatan. 

"Masyarakat harus patuh menerapkan protokol kesehatan, sebab kunci ekonomi bergerak adalah menurunnya angka COVID-19 di Provinsi Lampung," ujar Fahrizal Darminto, di Bandarlampung, Rabu. 

Ia mengatakan, dengan adanya dukungan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat maka aktivitas ekonomi akan kembali berjalan, namun dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan. 

"Alasan perekonomian lesu terjadi karena angka COVID-19 masih terus bertambah, sehingga kita harus menjaga protokol kesehatan agar angka COVID-19 menurun," ucapnya. 

Menurutnya, beragam sektor harus kembali dilakukan pengetatan, salah satunya sektor kepariwisataan agar pemulihan ekonomi dapat terjadi. 

"Meski resesi kita tetap bertahan dengan mengandalkan sektor pertanian," ujarnya. 
 
"Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 13,22 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Faizal Anwar.
 
Ia menyebutkan, dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam terjadi pada komponen impor barang dan jasa sebesar 13,85 persen dan ekspor barang dan jasa sebesar 9,96 persen.

Faizal mengatakan bahwa ekonomi Provinsi Lampung triwulan II/2020 juga mengalami kontraksi sebesar 0,56 persen dibanding triwulan sebelumnya (q-to-q).

Menurutnya, dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 16,84 persen.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam terjadi pada komponen impor barang dan jasa sebesar 8,84 persen, dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,82 persen.

Kepala BPS Provinsi Lampung itu menjelaskan perekonomian daerah ini triwulan II/2020 diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp89,56 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp60,06 triliun.