Jumlah positif COVID-19 di Kota Bogor terus naik, kini hampir 1.000 kasus

Bogor (ANTARA) - Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan akumulasi kasus positif COVID-19 di Kota Bogor saat ini mencapai hampir 1.000 kasus karena tren penularan yang terus meningkat.

"Setiap hari ada warga Kota Bogor yang terkonfirmasi positif sehingga selalu ada penambahan kasus positif COVID-19," kata dia ketika menjadi pembicara pada webinar kegiatan Orientasi Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Kamis.

Ia menjadi pembicara tamu yang menyampaikan materi dengan tema "Membentuk Karakter Mahasiswa Hukum Sebagai Lokomotif Perubahan yang Progresif di tengah Pandemi COVID-19".

Dedie A Rachim yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kota Bogor itu, menjelaskan daerah setempat saat ini masih berstatus di zona merah, yakni didasarkan pada 14 indikator dari GTPP Provinsi Jawa Barat dan GTPP Nasional.

Ia mengatakan peningkatan kasus positif yang terkonfirmasi di Kota Bogor sampai saat ini sudah mencapai 964 kasus, karena warga Kota Bogor yang terkonfirmasi terus bertambah secara signifikan.

Dari 21 rumah sakit di Kota Bogor, hanya delapan rumah sakit rujukan COVID-19 yang memiliki kamar isolasi. Dari delapan rumah sakit tersebut, hanya tiga rumah sakit yang bisa menangani pasien COVID-19 gejala berat.

Dia mengatakan tidak semua rumah sakit bisa menangani COVID-19 karena ada fasilitas yang harus dipenuhi, misalnya ruang isolasi bertekanan negatif yang dilengkapi alat HEPA Filter agar ruangan tidak terkontaminasi virus, ketersediaan sarana prasarana kesehatan, terutama ventilator yakni alat bantu pernapasan.

Di RSUD Kota Bogor, kata dia, ada 120 tempat tidur tetapi hanya memiliki tujuh ventilator untuk pasien positif COVID-19 gejala berat yang membutuhkan.

"Jadi, kondisi ini tidak mudah karena pandemi ini kita alami secara bersama, dan kebutuhan peralatan juga dibutuhkan bersama. Hal ini membuat produsen alat kesehatan dari berbagai negara menjadi kerepotan," katanya.

Kondisi pandemi COVID-19, kata Dedie, menuntut campur tangan pemerintah karena vaksin COVID-19 belum ditemukan.

"Pemerintah memahami ketika seseorang terpapar dan diperlukan penanganan rumah sakit, berdampak pula terhadap kondisi ekonominya," katanya.