Bandarlampung (ANTARA) - Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Agus Ari Wibowo pada peringatan HUT ke-60 Adhiyaksa mengatakan sampai Juli 2020 ada sebanyak 23 daftar pencarian orang (DPO) yang masih belum tertangkap.
"Total keseluruhan DPO di kejaksaan se-Lampung ada sebanyak 23," katanya di Bandarlampung, Rabu.
Dia menjelaskan 23 DPO tersebut terdiri dari 12 kejaksaan dan dua cabang kejaksaan. Di antaranya adalah Kejari Bandarlampung sebanyak enam DPO, Kejari Lampung Selatan satu DPO, Kejari Lampung Tengah lima DPO, Kejari Metro satu DPO, Kejari Lampung Utara satu DPO, Kejari Way Kanan satu DPO, Kejari Lampung Barat satu DPO.
Kejari Tanggamus dua DPO, Kejari Tulangbawang tiga DPO, Cabjari Panjang satu DPO, dan Cabjari Tanggamus di Talang Padang satu DPO.
"Untuk Kejari Lampung Timur, Kejari Pringsewu, dan Kejari Pesawaran tidak ada DPO. Jadi total keseluruhan 23 DPO" kata dia.
Ari menambahkan menyikapi hal itu, tim kejaksaan sampai saat ini masih memburu para DPO. Tim terus melakukan pengejaran dan koordinasi baik di setiap kejaksaan se-Lampung dan Kejagung.
"Dari koordinasi ini mudah-mudahan kita bisa menangkap para DPO. Kita juga berharap kepada masyarakat agar dapat memberitahukan jika melihat para DPO dimana pun berada," kata dia lagi.
Berita Terkait
KPU Bandarlampung: Honorarium adhoc ditetapkan sesuai ketentuan berlaku
Jumat, 26 April 2024 21:40 Wib
Kemenkumham Lampung catat sebanyak 10.728 kekayaan intelektual terdaftar
Jumat, 26 April 2024 21:30 Wib
Polda Lampung lakukan pengasapan cegah penyebaran nyamuk DBD
Jumat, 26 April 2024 19:41 Wib
Lampung Ethnica salah satu UMKM binaan BRI yang ikut PMB 2023
Jumat, 26 April 2024 15:33 Wib
Kanwilkumham catat 10.728 kekayaan intelektual di Lampung telah terdaftar
Jumat, 26 April 2024 11:55 Wib
Bupati dan Ketua TP PKK Lampung Selatan terima Satyalancana Wira Karya mewakili Sumatera
Jumat, 26 April 2024 7:35 Wib
Kapolda Lampung ajak masyarakat perangi judi online
Kamis, 25 April 2024 19:59 Wib
Kapolda Sulawesi Barat--DPRD Lampung sepakati penegakan hukum sengketa tanah
Kamis, 25 April 2024 19:55 Wib