Jokowi: Pemerintah sudah tekan defisit neraca perdagangan

id jokowi,sandiaga uno,defisit perdagangan,debat capres kelima,debat capres,debat capres-cawapres,debat cawapres,debat pilp

Jokowi:  Pemerintah sudah tekan defisit neraca perdagangan

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras.

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintahan saat ini sudah melakukan upaya-upaya untuk menekan defisit neraca perdagangan, salah satunya melalui pelaksanaan kebijakan pencampuran unsur nabati ke dalam biodiesel sebesar 20 persen atau B20 untuk mengurangi impor.

"Penggunaan biofuel itu sudah kita lakukan dengan B20, yang sebentar lagi akan kita naikkan jadi B50, kemudian nanti B100, sehingga impor minyak kita jadi berkurang. Cara-cara ini sudah kita mulai lakukan," ujar Jokowi dalam debat capres kelima yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu malam.

Kendati demikian, Jokowi menekankan mengelola neraca perdagangan ialah mengelola ekonomi makro dan berbeda dengan mengelola ekonomi mikro.

"Ini ekonomi makro, bukan mikro yang sekali bangun langsung bisa jadi. Gak bisa juga ibu ini, ibu ini. Ini kelola ekonomi makro, agregat produksi. Orang per orang tidak bisa jadi patokan. Kita harus ngerti ekonomi makro itu agregat produksi, ada sisi permintaan dan penawaran. Ini kita harus ngerti. Bukan ekonomi mikro yang kita bicarakan, jadi sangat berbeda sekali," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, untuk mengelola ekonomi makro harus berdasarkan pada angka-angka dan juga survei yang valid. Kebijakan makro tidak bisa diambil hanya berdasarkan keluhan beberapa orang saja.

Hal tersebut Jokowi sampaikan kepada calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno yang menyoroti soal neraca perdagangan Indonesia.

"Tidak mungkin kita lakukan kebijakan hanya berdasarkan satu, dua, tiga orang, yang sampaikan keluhan kepada bapak dan sering bapak sampaikan sebagai contoh terus menerus. Mengelola ekonomi makro, pengalaman saya tidak bisa seperti itu," ujar Jokowi.