Gubernur: Lampung Butuh Pendamping Desa Berwawasan Kebangsaan

Bandarlanmpung  (ANTARA LAMPUNG) - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengatakan bahwa Lampung membutuhkan pendamping desa dengan wawasan berkebangsaan.

"Pendamping desa merupakan kunci utama terjaminnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Satuan terkecil dari Republik Indonesia adalah desa, dan untuk menentukan republik itu maju, maka lihatlah dari desanya," kata Ridho, di Bandarlampung, Sabtu.

Ia mengatakan tugas menjaga NKRI adalah menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, termasuk para pendamping desa.

Gubernur menyoroti hal yang terpenting bagi pengembangan desa, yaitu kesejahteraan. Dia berharap para pendamping desa memahami keterkaitan kesejahteraan dengan keutuhan NKRI.

"Apabila kita gagal dalam mensejahterakan rakyat, maka keruntuhan akan ada di depan kita. Namun sebaliknya, jika berhasil, kita bukanlah siapa-siapa, karena itu adalah penilaian kolektif. Oleh karenanya kita tidak boleh egois, namun harus tetap solid dan bekerja keras," jelas Gubernur.

Provinsi Lampung memperoleh penghargaan Upakarya Wanua Nugraha (UWN) dalam membina dan mendorong pembangunan desa di Lampung.

Prestasi itu, lanjutnya, mengingat prestasi yang dihasilkan para pendamping desa. "Prestasi yang saya punya, sebagian besar adalah hasil kerja keras kalian semua, dan penghargaan itu untuk teman-teman semua," jelas Ridho.

Saat ini, Lampung masih membutuhkan pendampingan. Artinya, masih banyak yang harus dilakukan, dan ketika mereka telah mampu mandiri, di situlah titik suksesnya kegiatan.

Pendampingan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, untuk itu dibutuhkan soliditas, kerjasama, disiplin dan yang paling utama adalah daya tahan, ketekunan, keuletan dan keteguhan dalam membawa misi pembangunan.

"Saya berharap pendamping menjadi mata dan telinga secara bersama dalam membangun Lampung, untuk itu dibutuhkan sumbangsih saran dan pikiran untuk membangun daerah," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung, Yuda Setiawan, menjelaskan saat ini pejuang pemberdayaan desa di Provinsi Lampung berjumlah 1.200 orang lebih.

"Ini sudah menjadi tahun ketiga sejak diselenggarakan program pemberdayaan desa pada tahun 2015. Melalui dana desa yakni pada tahun 2015 sebanyak Rp. 684,7 miliar atau sekitar Rp. 280 juta/desa. Pada tahun 2016, sebanyak Rp1,5 triliun atau Rp643 juta/desa dan pada tahun 2017 sebanyak Rp1,8 triliun atau Rp800 juta/desa," tambah Yuda.

(ANTARA)