Banda Aceh, (ANTARA Lampung) - Dewan Dakwah Aceh (DDA) meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bersikap adil terhadap Islam dan umat Islam di seluruh dunia terutama terhadap muslim Rohingya di Myanmar.
"Islam agama resmi, sah dan diakui serta disahkan oleh PBB sebagai salah satu agama resmi dunia. Karena itu, kami meminta PBB bersikap adil terhadap Islam, terutama muslim Rohingya di Myanmar," kata Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh Tgk Hasanuddin Yusuf Adan di Banda Aceh, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan Dewan Dakwah Aceh menyikapi kondisi terkini yang paling buruk terhadap muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar. Di mana ribuan muslim Rohingya menjadi korban kekerasan.
Selain itu, Tgk Hasanuddin Yusuf Adan mendesak PBB memberikan hukuman kepada para pemimpin Myanmar dan negara Myanmar serta pemuka-pemuka agama setempat atas kekejamannya terhadap muslim Rohingya.
Tgk Hasanuddin Yusuf Adan menjelaskan The General Declaration of Human Rights atau Deklarasi Umum Hak-hak Asasi manusia (DUHAM) yang disahkan PBB pada 1948, telah menjadi pegangan hidup dan kehidupan umat manusia seluruh dunia.
DUHAM, sebut dia, menyatakan setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi dan tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Tidak seorang pun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang.
Kemudian, setiap orang berhak bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap negara dan setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya.
"Oleh karena itu, PBB harus menegakkan poin demi poin dari pasal-pasal yang telah ditandatanganinya dalam DUHAM tersebut. Siapa yang melanggar ketentuan ini sudah sepatutnya dihukum dengan hukuman yang berat," ujar Tgk Hasanuddin Yusuf Adan.
Menurut dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar Raniry ini, pemerintahan di Myanmar secara kenegaraan melanggar pasal-pasal DUHAM diduga terlibat dalam kejahatan kemanusiaan terhadap muslim Rohingya.
"Kami juga mendesak PBB segera menyeret para pelaku kejahatan kemanusiaan Rohingya ke mahkamah internasional untuk diadili atas kesalahan mereka lakukan," kata Tgk Hasanuddin Yusuf Adan.
Selama ini, menurut dia, PBB selalu bertindak tidak adil terhadap Islam dan umat Islam di seluruh dunia. Seperti contoh kasus Palestina dan kasus muslim Rohingya selalu luput dari pengawasan PBB.
"Kalau sikap PBB terus berlaku tidak adil dan mengabaikan HAM dalam bertindak, maka PBB dibubarkan saja. Kehadiran PBB bukan sekedar tidak berlaku adil terhadap Islam dan umat Islam melainkan memojok Islam dan umat Islam," pungkas Tgk Hasanuddin Yusuf Adan.
Berita Terkait
Muhammadiyah berbagi kado Ramadhan pada mualaf pengungsi eks Timor Leste
Minggu, 31 Maret 2024 21:31 Wib
Polisi selidiki penyebab kecelakaan mobil Ketua Lembaga Dakwah PBNU di Tol Ngawi
Senin, 29 Januari 2024 18:14 Wib
Kapolri: NU diharapkan terus istiqomah di jalan dakwah
Selasa, 7 Februari 2023 7:24 Wib
Wada Kaiji, tokoh muda Muslim Jepang: Dakwah terpenting lewat perilaku
Senin, 26 Desember 2022 7:37 Wib
Santri harus mampu hadapi tantangan global
Sabtu, 22 Oktober 2022 21:59 Wib
Wapres Ma'ruf Amin meminta MUI bentuk Pusat Dakwah Islam
Rabu, 27 Juli 2022 8:47 Wib
Dompet Dhuafa Sulsel dukung program perahu dakwah dan sanitasi 300 jamban di Kabupaten Pangkep
Minggu, 29 Mei 2022 19:14 Wib
Sekum Muhammadiyah sebutkan sejarah buktikan wayang jadi media dakwah efektif
Selasa, 15 Februari 2022 15:12 Wib