Gubernur Lampung: Dana Desa Jaga Keutuhan NKRI

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengatakan bahwa dana desa merupakan alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menghindari keruntuhan akibat jurang ketimpangan yang semakin melebar.

"Saat ini yang terjadi yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya. Maka kita lihat dana desa dari segi tujuan yakni memangkas ketimpangan untuk menjaga keutuhan NKRI," kata dia, pada seminar "Pemanfaatan Teknologi Informasi, Elektronifikasi, dan Komunikasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Desa," di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Bandarlampung, Jumat.

Ia menyebutkan, tantangan lain dana desa, yakni masalah sumber daya manusia (SDM) di pedesaan yang belum banyak memahami cara penyusunan RPJMDes dari dana desa.

Sehingga, lanjutnya, dikhawatirkan akan banyak penyimpangan dalam penyusunannya yang justru membahayakan.

Terkait dengan itu menurutnya, Pemprov Lampung melakukan pendidikan untuk perangkat desa untuk meminimalkan dan menjaga dari penyimpangan.

Ridho sangat mendukung pemanfaatan teknologi informasi, seperti adanya program Pembangunan Desa Broadband Terpadu sebagai upaya untuk membangun infrastruktur konektivitas informasi digital.

Program itu, lanjutnya, dapat membuka akses dan pngetahuan tata kelola dari dana desa tersebut agar bisa berlangsung sesuai tujuannya.

"Sosialisasi teknologi informasi dan komunikasi juga sangat membantu SDM desa untuk mendapatkan informasi berkaitan penggunaan dana desa dan TIK bisa juga sebagai fungsi kontrol pengawalan dan pendampingan melalui optimalisasinya," jelas Ridho.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan, penetrasi TIK terutama internet untuk menjangkau desa-desa terus diupayakan.

Pemerintah bekerjasama dengan swasta akan memperluas daya jangkau fiber optic/broadband yang terbagi dalam tiga wilayah, yakni b arat, tengah dan timur.

Menurutnya, dari sekitar 500 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia sampai saat ini baru sekitar 400 kabupaten dan kota yang terhubung fiber optik dengan mayoritas berada di wilayah Barat.

"Wilayah tengah dan timur yang masih jarang terjangkau ini keterkaitan dana dan kemauan operator. Sumatera hampir seluruh sudah, termasuk Lampung walau mungkin beberapa wilayah kapasitas broadbandnya tidak tinggi," Jelas Menkominfo.

Karena itu, ia menambahkan, pemerintah pusat melalui Kemenkominfo menargetkan seluruh wilayah Indonesia akan tersambung fiber optik pada 1 Januari 2019. Demi mendukung semangat Nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran.(Ant)