Jakarta (Antara Lampung) - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati meminta pemerintah segera melakukan evaluasi setiap satu semester sekali terhadap paket INA-CBG's (Indonesian Case Base Groups), yaitu sebuah sistem pembayaran dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien.
"Karena dalam praktiknya, sudah enam bulan lebih belum dilakukan re-evaluasi. Sementara RS swasta membiayai sendiri operasionalnya," katanya.
Berbeda dengan RS pemerintah yang mendapat bantuan dari pemerintah. Dengan evaluasi paket INA-CBG's tentu akan menyesuaikan harga sesuai inflasi dan nilai tukar rupiah.
"Dengan cara ini tentu akan memudahkan bagi RS swasta untuk menampung pasien peserta KIS/BPJS, karena memang tidak mendapat subsidi dari pemerintah," katanya.
Rumah sakit swasta harus membayar gaji karyawan dan dokternya, dan juga membeli peralatan kesehatan, membangun gedung dan serta mengeluarkan biaya lainnya yang menyangkut operasional
rumah sakit. Sementara biaya rumah sakit pemerintah ditanggung seluruhnya oleh pemerintah, padahal biaya pengobatan menggunakan konsep INA-CBG,s antara rs pemerintah dan swasta justru disamakan.
Dalam jangka panjang, hal itu diperkirakan akan menurunkan daya saing rumah sakit swasta, demikian pendapat beberapa kalangan..
DPR : Segera Evaluasi Paket INA-CBG,s
Suasana pendaftaran peserta di kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG/Hisar Sitanggang)
