Tidak ada jalan islah atau damai lagi bagi kedua pihak. Kini semakin jelas wajah yang terkoyak Partai Golkar di mata publik.
Partai tertua yang pada 20 Oktober 2014 merayakan ulang tahun ke-50, kini terfragmentasi pada dua kubu, yaitu Aburizal Bakrie dan Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono. Keduanya sudah mengibarkan jalan yang akan ditempuh masing-masing.
Pertikian memasuki babak baru setelah munas memutuskan memecat semua tokoh dan kader yang terlibat presidium tersebut. Di sisi lain, pada saat yang sama kubu presidium justru mengumumkan pelaksanaan munas tandingan.
Soliditas dan solidaritas internal partai ini terbelah pada dua kubu itu. Tokoh dan kadernya sedang pecah kongsi.
Setiap kubu memegang prinsip politiknya sendiri. Kubu Ical secara tegas tetap sebagai bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP), kubu lain diprediksi mendekat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH), setidaknya itu penilaian pendukung Ical.
Mereka berseberangan dan tidak mungkin dipersatukan, tetapi tetap berjuang agar tetap eksis dan tidak ingin tergilas. Mereka seperti matahari dan rembulan, tidak bisa dipersatukan tetapi eksis dengan garis edarnya masing-masing.
Simak fakta-fakta perkembangan yang mendasari asumsi tersebut. Pertama, Musyawarah Nasional IX Partai Golkar memutuskan memecat semua kader yang terlibat dalam pembentukan presidum penyelamat partai, yakni Agung Laksono dan kawan-kawan karena dinilai telah melanggar AD/ART partai.
"Munas memutuskan memecat terhadap kader-kader yang terlibat dalam pembentukan presidium dan menolak hasil-hasil Rapimnas VII di Yogyakarta," kata pimpinan sidang Munas IX Partai Golkar Nurdin Halid di Bali, Selasa (2/12) petang.
Nurdin menjelaskan bahwa seluruh peserta munas telah menyetujui dan menerima keputusan dari Mahkamah Partai yang memutuskan memecat kader-kader yang melanggar AD/ART.
Nurdin menjelaskan mereka yang terlibat pembentukan Presidium Penyelamat Partai yang dipecat tersebut antara lain Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali, Yorris Raweyai, Leo Nababan, Agun Gunandjar dan lainnya.
Terkait kasus dua kadernya, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Nusron Wahid, Munas IX PG juga memutuskan memecat keduanya dari keanggotaan Partai Golkar sebagaimana yang direkomendasikan oleh Mahkamah Partai karena telah adanya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan keduanya.
"Munas memberhentikan sebagai anggota partai Golkar saudara Agus Gumiwang Kartasasmita dan Nusron Wahid," kata Nurdin Halid.
Nusron, Agus Gumiwang dan Poempida merupakan kader Golkar yang menyelinap ke KIH di saat partai itu meneguhkan dukungan ke KMP.
Fakta kedua, di saat pemecatan diumumkan, pada saat yang sama Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono memastikan penyelenggaraan musyawarah nasional Partai Golkar di Jakarta pada Januari 2015 dengan mengundang seluruh peserta munas di Bali.
"Kami mengundang peserta yang ikut di Bali untuk mengikuti munas yang kami gelar," kata anggota Presidium Tim Penyelamat Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa di Gedung Nusantara I DPR, Selasa.
Menurut dia, munas di Bali tidak sah. "Silahkan pengurus DPD I dan DPD II Golkar di seluruh Indonesia ikut munas pada Januari 2015," katanya.
Dia minta peserta munas Golkar di Jakarta tidak perlu takut dengan intervensi oleh berbagai pihak yang menginginkan mereka tidak mengikuti munas tersebut. Tim Penyelamat Partai Golkar menjamin keamanan para peserta.
"Kami jamin keamanan mereka, kepastian masa depan dan pengembangan karir yang baik. Jadi jangan pernah takut ikut munas di Jakarta," ujarnya.
Agun menegaskan, munas Partai Golkar di Jakarta terbuka untuk seluruh pengurus yang ingin mencalonkan diri. Munas akan dilakukan secara demokratis, tanpa tekanan dan diharapkan melahirkan pemimpin muda yang berkualitas, memiliki dedikasi, berprestasi, loyal dan tidak bermasalah.
"Munas akan melahirkan pemimpin baru yang kuat, yang bisa memajukan partai dan berperan dalam menyejahterakan rakyat," katanya.
Dia menuding Munas Partai Golkar di Bali tidak sah karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Tata tertib Munas Partai Golkar dibuat dan dilaksanakan secara otoriter untuk memenangkan Aburizal Bakrie.
"Munas di Bali adalah kejahatan politik yang disusun secara sistematis. Munas ini diatur secara cepat dan tata tertib dibuat untuk menghambat calon selain Aburizal Bakrie," ujarnya
Dia mengatakan banyak kader partai beringin di DPR yang takut dipecat jika menentang Aburizal Bakrie (Ical) dalam munas.
Agun meyakini apabila bicara hati, 90 persen kader Golkar di DPR akan mengatakan kepemimpinan Aburizal otoriter. Loyalis Ical juga menggalang kekuatan dengan memberikan kewenangan DPD provinsi menindak DPD kabupaten/kota yang membangkang.
Menurut dia, Munas IX di Bali jauh dari nilai-nilai demokratis. Kehadiran Airlangga Hartarto dan Melchias Markus Mekeng di forum itu, membuktikan bahwa upaya memilih Ical secara aklamasi benar terjadi.
"Pak Airlangga dan Pak Mekeng ke sana itu sudah koordinasi dengan Tim Penyelamat Partai, untuk melawan Aburizal, supaya dia tidak melenggang begitu saja. Nyatanya memang tidak demokratis dan semua fakta akan kita laporkan ke Kemenkumham," ujar dia.
Namun Wakil Sekjen Golkar Nurul Arifin yang juga merupakan loyalis Ical membantah tudingan munas tidak demokratis. Nurul mengatakan dinamika yang diperlihatkan Golkar saat ini adalah demokrasi yang tumbuh tanpa rekayasa.
Menurut Nurul, semua mengalir tanpa tekanan dan intimidasi.
"Rekomendasi-rekomendasi yang disuarakan oleh DPD I dan II adalah suara hati mereka," kata dia.
Musim hujan mulai memasuki puncaknya pada Desember ini. Hujan dan angin menerpa pohon dan tak sedikit yang dahan dan ranting patahn bahkan terbelah.
Entah sampai kapan konflik internal itu akan berlangsung dan apa muara dari semua itu. Waktu akan membuktikan.
