BBM Sempat Langka disebagian SPBU Bandarlampung

Bandarlampung, (ANTARA LAMPUNG) - Bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar sempat sulit didapatkan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bandarlampung, Rabu siang.
          
Sejumlah warga Bandarlampung menyebutkan mereka akhirnya membeli premium di pedagang eceran yang harganya mencapai Rp10.000/liter.
         
"Saya beli di SPBU di kawasan Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan, namun dibatasi hanya bisa membeli maksimum Rp10.000 untuk sepeda motor," kata Rini, salah satu warga Sukarame Bandarlampung.
         
Ia menyebutkan, sudah berusaha membelinya di salah satu SPBU di dekat RS Imanuel Bandarlampung, namun tidak bisa membeli premium karena pasokannya belum tiba dari Pertamina Panjang.
         
Beberapa warga lainnya juga menyebutkan mereka sulit mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Rabu siang, namun kondisi mulai normal setelah Pertamina memasok BBM.
        
Sementara itu, warga juga mengharapkan Pertamina dan pihak terkait memperketat pengawasan pendistribusian BBM  bersubsidi mulai dari depo Pertamina Panjang hingga SPBU; untuk mencegah premium dan solar bersubsidi dipasok ke industri.
       
"Di Lampung kan banyak pabrik. Jadi perlu diawasi pendistribusiannya apakah BBM bersubsidi itu dikirimkan ke SPBU atau tidak," kata salah satu warga Bandarlampung yang enggan disebutkan namanya.
        
Ia juga menyebutkan, kebutuhan suatu SPBU akan BBM bersubsidi perlu disurvei secara diam-diam untuk mengetahui volume kebutuhan yang sebenarnya.
        
"Hal itu perlu agar BBM bersubsidi tidak dipasok berlebih. Dikhawatirkan kelebihan BBM itu justru dikirimkan ke pabrik atau usaha lainnya," katanya.
        
Sementara itu, hasil pantauan pada Rabu sore menunjukkan antrean panjang tidak terjadi di sejumlah SPBU di pusat kota Bandarlampung. Namun, banyak truk yang antre solar di sejumlah SPBU di Jalinsum Bandarlampung, meski antrean itu tak sampai mengular ke badan jalan.
         
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Chatib Basri menegaskan kuota BBM bersubsidi pada 2014 yang ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter tidak bisa ditambah, karena hal itu sudah disepakati oleh Badan Anggaran dan pemerintah sewaktu pembahasan APBN-Perubahan.
        
"Penambahan kuota kan tidak boleh, karena undang-undangnya berbicara seperti itu. Jadi kita mesti jaga," ujarnya.
        
Chatib mengingatkan pemerintah pada awalnya meminta adanya ruang dalam UU APBN-Perubahan 2014 sebagai antisipasi apabila volume 46 juta kiloliter melebihi kuota sebelum akhir tahun, namun Badan Anggaran tidak menyetujui permintaan itu.
        
"Saya sudah bilang dari awal, nanti kalau kelebihan bagaimana? waktu itu, saya minta tolong buat nota bahwa pemerintah telah meminta DPR supaya jangan dipatok 46 juta, tapi ditolak," ungkapnya.
         
Untuk itu, ia meminta kepada Kementerian ESDM dan PT Pertamina untuk menjaga alokasi kuota 46 juta kiloliter tersebut, sekaligus menyiapkan antisipasi apabila terjadi kelangkaan BBM bersubsidi yang menyulitkan masyarakat.