Pertanian Rumah Tangga Lampung Dominan

Bandarlampung (Antara Lampung) - Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung menunjukkan jumlah usaha pertanian di daerah ini, didominasi oleh usaha pertanian rumah tangga dibandingkan perusahaan pertanian berbadan hukum.

Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Bambang Widjonarko, di Bandarlampung, Minggu, menyebutkan, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Lampung hasil Sensus Pertanian (SP) 2013 adalah 1,23 juta rumah tangga.

"Jumlah rumah tangga pertanian tersebut menurun dibandingkan SP 10 tahun sebelumnya sebanyak 5,16 persen," katanya.

Pada masing-masing kategori, lanjutnya, jumlah rumah tangga pertanian bervariasi, ada yang meningkat dan menurun dibandingkan hasil SP 2003.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan SP 2013, jenis rumah tangga usaha tanaman padi sebanyak 542,98 ribu rumah tangga, mengalami peningkatan 2,97 persen atau sebesar 15,67 ribu dibandingkan sepuluh tahun lalu.

Menurutnya, untuk jumlah rumah tangga usaha tanaman cabai 2013 mengalami penurunan sebesar 21,85 persen atau sebanyak 5.841 rumah tangga.

Bambang menyebutkan pula, jumlah rumah tangga usaha kopi dalam kurun waktu 10 tahun menurun sangat drastis, sebesar 2,50 persen setiap tahun, dengan total penurunan dalam sepuluh tahun terakhir mencapai 67.628 rumah tangga.

Kemudian, jumlah rumah tangga usaha ayam ras pada 2013 adalah sebanyak 2.121 rumah tangga atau turun 53,43 persen dibanding sepuluh tahun sebelumnya.

Meski demikian, menurutnya lagi, rata-rata penguasaan ayam ras per rumah tangga naik 906,80 ekor menjadi 16.903,47 ekor per rumah tangga.

Ikan nila, lele, gurame, dan mas merupakan jenis ikan yang paling banyak diusahakan oleh rumah tangga, masing-masing sebesar 8.997, 16.257, 9.707, dan 2.291 rumah tangga.

Jumlah tanaman sengon yang diusahakan pada 2013 sebanyak 6,03 juta pohon menngkat 159,66 persen dibandingkan 2003.

Rata-rata pendapatan rumah tangga usaha pertanian di Lampung pada 2013 mencapai Rp14,11 juta per tahun, atau sebesar 1,18 juta rupiah per bulan," katanya pula.

SP merupakan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan harus diselenggarakan BPS di masing-masing wilayah setiap 10 tahun sekali.

Pelaksanaan SP itu dilakukan secara bertahap mulai dari pemutakhiran direktori perusahaan pertanian pada 2012, pencacahan lengkap usaha pertanian Mei 2013, dan survei pendapatan rumah tangga usaha pertanian pada November 2013, diakhiri dengan survei rumah tangga usaha subsektor pertanian pada 2014.