Pemprov Lampung pastikan siap kelola kapal penyeberangan pada 2025

id Pengelolaan kapal Lampung, kapal Lampung, Pemprov Lampung

Pemprov Lampung pastikan siap kelola kapal penyeberangan pada 2025

Ilustrasi- Kapal eksekutif milik ASDP Bakauheni yang hendak bersandar di dermaga eksekutif. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan kesiapan untuk mengelola kapal penyeberangan milik pemerintah daerah pada 2025 melalui skema kerja sama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pihak swasta.
 
"Pemerintah Provinsi Lampung melalui BUMD sudah melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk pengelolaan penyeberangan Bakauheni-Merak melalui pengoperasian kapal penyeberangan," ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo di Bandarlampung, Sabtu.
 
Ia mengatakan pengoperasian kapal penyeberangan jenis eksekutif yang akan dikelola pemerintah daerah itu dilakukan usai selesainya pengerjaan pembangunan kapal tersebut.
 
"Operasional akan dilakukan pada 1 tahun mendatang, sebab saat ini kapal masih dibuat dengan waktu pengerjaan delapan bulan sampai 1 tahun ini," katanya.
 
Bambang menjelaskan kapal dengan kapasitas di atas 5.000 GT yang direncanakan bisa menampung 150 kendaraan itu akan diberi nama Dalom Lintas Berjaya.
 
"Kapal ini akan diberi nama Dalom Lintas Berjaya, kapasitas besar lebih besar dari Kapal Legundi. Dan kapal ini akan bernuansa Lampung di semua ruangan, kalau bisa ada ruang untuk bisa mengadakan kegiatan disana," ucapnya.
 
Menurut dia, melalui pengelolaan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Lampung akan memiliki bisnis penyeberangan dan kapal penyeberangan sendiri untuk melayani penyeberangan rute Bakauheni-Merak.
 
"Kerja sama ini menggunakan sistem build operate transfer. Jadi selama 20 tahun operasional nanti kapal akan menjadi milik pemerintah daerah sebab usia kapal ini kan bisa 40-50 tahun dan selama 20 tahun operasional pemerintah daerah mendapatkan pendapatan dari situ ini menjadi potensi bisnis untuk daerah juga," tambahnya.
 
Menurut dia, bisnis pemerintah daerah melalui kerja sama BUMD dengan swasta di bidang pelayaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah di kemudian hari.
 
"Operasional kapal ini dalam 1 tahun mendatang pasti akan menguntungkan untuk meningkatkan perekonomian. Kalau memang memungkinkan akan ada penyeberangan-penyeberangan lain yang bisa dioperasikan seperti Mesuji-Bangka Belitung dan rute lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah," ucapnya.

Baca juga: Pemprov Lampung serahkan bansos sembako hingga pengobatan kepada KPM

Baca juga: Pemprov Lampung salurkan Rp15,9 miliar bagi desa kembangkan "smart village"

Baca juga: Pemprov Lampung: Sektor pertanian jadi basis struktur perekonomian