Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berupaya terus meningkatkan inklusi dan literasi keuangan daerah dengan bersinergi bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui pengembangan sejumlah program.
"Kita harus optimalkan berbagai program kerja ke depan, salah satunya dengan meningkatkan inklusi dan literasi keuangan dengan terus bersinergi dengan TPAKD," ujar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, di Bandarlampung, Sabtu.
Ia mengatakan, adanya peningkatan akses keuangan menjadi hal yang penting untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerah ataupun terhadap perkembangan pelaku UMKM.
"Dan dalam mempercepat inklusi dan literasi keuangan daerah telah dilakukan beberapa program percepatan yakni adanya desa inklusi keuangan, implementasi Kartu Petani Berjaya (KPB), kurasi UMKM dan optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan bersama dengan TPAKD," katanya.
Menurut dia, untuk program inklusi keuangan telah dikembangkan desa inklusi keuangan yang saat ini tercatat telah ada 9 desa yang ada di Provinsi Lampung.
"Desa inklusi keuangan di Provinsi Lampung ini merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian kita kepada masyarakat untuk dapat membangkitkan perekonomian di desa-desa," ucap dia.
Dia menjelaskan, beberapa waktu ini telah diresmikan pula desa inklusi keuangan terbaru yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk memperluas pengetahuan akan keuangan kepada masyarakat.
"Selain itu untuk meningkatkan ini juga kepada seluruh TPAKD baik provinsi maupun kabupaten/kota agar melakukan penguatan terhadap keberadaan BUMDes. Pemberdayaan BUMDes ini sudah dilakukan salah satunya dalam pengembangan inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui E-Samdes," ujar dia.
Menurutnya, peran TPAKD baik provinsi maupun kabupaten dan kota dibutuhkan juga dalam rangka memberikan sosialisasi, mempercepat implementasi program KPB, dan KUR terintegrasi di Lampung.
"Oleh karena itu program tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, melalui peningkatan pengetahuan dan penggunaan layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya," katanya lagi.
Berita Terkait
OJK dorong masyarakat berasuransi untuk jamin keuangan dari hal tak terduga
Jumat, 26 April 2024 9:08 Wib
Antusias dengan Bidang Keuangan IT, Ferli Malkan Ikuti MSIB di PT CIMB Niaga
Rabu, 17 April 2024 7:31 Wib
OJK menemukan 1.151 aktivitas keuangan ilegal di Sumbagsel
Senin, 15 April 2024 20:21 Wib
Pakar keuangan beri kiat membagi anggaran mudik Lebaran
Rabu, 3 April 2024 17:45 Wib
OJK beri sanksi bagi 45 pelaku pasar modal
Rabu, 3 April 2024 3:48 Wib
OJK catat kerugian akibat investasi bodong capai Rp139,6 triliun sejak 2017
Selasa, 26 Maret 2024 10:10 Wib
Menteri Keuangan catat APBN surplus Rp22,8 triliun per 15 Maret 2024
Senin, 25 Maret 2024 11:18 Wib
Pj Gubernur minta BSI berikan layanan terbaik untuk PON XXI di Aceh
Selasa, 19 Maret 2024 21:03 Wib