Perserikatan Bangsa Bangsa (ANTARA) - Dewan Keamanan (DK) PBB mengatakan pada Rabu bahwa pihaknya sangat prihatin dengan keadaan darurat yang terus diberlakukan oleh militer di Myanmar dan mendorong pembicaraan untuk menyelesaikan situasi itu sesuai "dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar".
Dalam sebuah pernyataan yang disepakati secara mufakat untuk menandai peringatan kudeta 1 Februari, dewan beranggotakan 15 negara itu kembali menyerukan pembebasan semua orang yang masih ditahan secara sewenang-wenang, termasuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Kudeta di Myanmar memicu pemogokan dan protes yang menyebabkan sekitar 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras oleh junta dan sekitar 11.800 ditahan secara tidak sah, menurut angka kantor hak asasi manusia PBB.
DK PBB menyerukan diakhirinya semua kekerasan di seluruh negeri demi melindungi warga sipil.
"Anggota Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan lebih lanjut baru-baru ini di negara itu dan menyatakan kekhawatiran atas sejumlah besar pengungsi dalam negeri. Mereka mengutuk serangan terhadap infrastruktur, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan," kata DK PBB.
Pernyataan itu juga mengulangi seruan dewan "untuk melakukan dialog dengan semua pihak terkait, dan rekonsiliasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar."
Junta Myanmar sekarang menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi dan pemberontak etnis minoritas yang bersekutu dengan pemerintah bayangan.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
Pemkot Bandarlampung berikan pembebasan PBB-P2 pada WP tertentu
Kamis, 4 April 2024 20:12 Wib
PBB peringatkan bahaya nuklir kembali menghantui manusia
Selasa, 27 Februari 2024 14:45 Wib
Bukti lunas PBB jadi syarat daftar sekolah di Bengkulu
Selasa, 20 Februari 2024 12:51 Wib
Ada 162 sekolah yang diserang di Gaza
Rabu, 14 Februari 2024 8:04 Wib
Hindari "tragedi besar" di Gaza, Sekjen PBB serukan gencatan senjata
Jumat, 9 Februari 2024 10:33 Wib
Hamas: Tuduhan Israel kepada badan-badan PBB tak berdasar
Minggu, 28 Januari 2024 12:24 Wib
Wapres sebut aksi "walk out" Menlu Retno tegaskan RI dukung Palestina
Sabtu, 27 Januari 2024 21:10 Wib
Panglima TNI lepas keberangkatan Satgas MTF XXVIII-O UNIFIL bertugas ke Lebanon
Senin, 11 Desember 2023 22:02 Wib