Mamuju (ANTARA) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendesak pemerintah Sulbar agar mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan pascabencana di Kabupaten Mamuju.
"Semenjak bencana gempa melanda wilayah Sulbar pada 15 Januari 2021 lalu pemerintah Sulbar belum mengalokasikan bantuan bencana melalui APBD untuk Kabupaten Mamuju," kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulbar, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, bantuan penanggulangan bencana hanya diberikan dari pemerintah pusat dan bantuan relawan dari seluruh masyarakat di Indonesia.
Oleh karena itu, ia meminta agar pemprov Sulbar dapat mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan paska bencana di Sulbar agar masyarakat korban bencana terbantu.
Ia mengatakan, pemerintah di Sulbar tidak memiliki kepedulian untuk membantu masyarakat di Mamuju memulihkan daerahnya yang dilanda bencana.
Justru kata dia, pemerintah Sulbar lebih menginginkan membiayai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulbar sebesar Rp3 miliar.
"DPRD Sulbar juga tidak akan menyepakati dana anggaran untuk KONI Sulbar bila belum jelas berapa anggaran untuk penanggulangan paska bencana gempa yang berdampak pada puluhan ribu masyarakat di Kabupaten Mamuju," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah Sulbar harus peka terhadap apa kebutuhan masyarakat tidak hanya berupaya menghabiskan anggaran daerah yang belum terlalu penting.
"Di masa pendemi COVID-19 ini masyarakat kesulitan ekonomi harus dibantu sehingga efesiensi anggaran dan efektivitasnya membangun ekonomi harus diutamakan pemerintah Sulbar," katanya.
Uploader : Angga Pramana
DPRD Sulbar desak pemerintah alokasikan bantuan pascabencana
DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendesak pemerintah Sulbar agar mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan paska bencana di Kabupaten Mamuju, Rabu, (08/9/2021) ANTARA Foto/ M Faisal Hanapi
