Danau Toba dapat kucuran dana Kementerian PUPR Rp2,4 triliun jadi kawasan wisata strategis

id kementerian pupr,danau toba

Danau Toba dapat kucuran dana Kementerian PUPR Rp2,4 triliun jadi kawasan wisata strategis

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam tinjauan ke kawasan pariwisata sekitar Danau Toba, Sumatera Utara, Minggu (28/7/2019). (ANTARA/M Razi Rahman)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan sebanyak Rp2,4 triliun hingga 2020 untuk memperhalus dan mengubah wajah Danau Toba sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

"Kami sudah punya program apa saja yang akan kami perbuat di Danau Toba ini 2019-2020," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika ditemui di Parapat, Sumatera Utara, Minggu malam.

Menteri PUPR mengemukakan hal tersebut dalam kunjungannya ke kawasan Danau Toba, 28-31 Juli 2019.

Menurut Basuki, dalam kunjungannya tersebut, pihaknya ingin memperhalus dan mengubah "wajah" dari Danau Toba, baik itu di daerah Silangit, Toba Samosir, Simalungun, dan berbagai daerah terkait lainnya.

Apalagi, ujar dia, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan bakal mengunjungi kawasan itu.

Ia juga mengemukakan bahwa pihaknya akan berupaya terus menarik investor seperti di kawasan wisata Kaldera, yaitu dengan program pembangunan prasarana dasar seperti jalan raya.

Menteri Basuki mencontohkan, perubahan yang dimaksud seperti di Pelabuhan Ajibata akan ada perluasan gerbang dan pembenahan jalan dan kawasan menjadi ruang publik.

Dalam melakukan pembenahan tersebut, lanjutnya, pihaknya juga melibatkan arsitek ternama Yori Antar, yang juga terlibat dalam pembenahan kawasan pariwisata Labuan Bajo, NTT.

Sebelumnya, Kementerian PUPR juga terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pada periode 2015 - 2019, Kementerian PUPR telah membangun beberapa infrastruktur untuk mendukung ketahanan air dan pangan, penyediaan air bersih, dan penataan kawasan pariwisata di tepi Danau Toba.

"Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Kementerian PUPR juga membangun Bendungan Lausimeme Di Kabupaten Deli Serdang. Pembangunan Bendungan dikerjakan dalam dua paket, yakni paket pertama dimulai dari persiapan, pembangunan jalan masuk, bendungan utama dan pekerjaan lain-lain. Paket kedua meliputi pekerjaan jalan relokasi, bangunan pengelak, bangunan pelimpah, bangunan pengambilan, hidromekanikal dan bangunan fasilitas.

Kehadiran Bendungan Lausimeme diharapkan dapat menjadi tampungan air pengendali banjir sebanyak 68,1 meter kubik/detik dari derasnya aliran air di hulu Sungai Percut dan Sungai Deli, sehingga nantinya akan mengurangi risiko banjir bagi warga Kota Medan dan Deli Serdang. Bendungan juga bermanfaat untuk pembangkit listrik (PLTA minihidro) sebesar 2,80 MW serta sebagai pariwisata.

Kementerian PUPR saat ini juga tengah melakukan pelebaran alur Tano Ponggol di Danau Toba Kabupaten Samosir untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan dapat mengelilingi Pulau Samosir menggunakan kapal pesiar berukuran besar.

Tano Ponggol merupakan satu-satunya akses darat untuk menuju Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba. Alur Tano Ponggol mempunyai lebar rata-rata 25 m dalam kondisi dangkal dan di beberapa bagian mengalami penyempitan hingga tinggal 8 meter.

Alur Tano Ponggol dilakukan pelebaran menjadi 100 meter sepanjang 1.476 meter, serta untuk pekerjaan pendalaman dilakukan penggalian sedalam 5 meter untuk mendapatkan elevasi dasar alur pada 807 dpl. Biaya pelebaran Alur Tano Ponggol Danau Toba sebesar Rp320,5 miliar dengan skema tahun jamak kontrak.

Selain itu dilakukan penataan kawasan Tomok di Kabupaten Samosir untuk mendukung pengembangan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang bertaraf internasional.

Pekerjaan dimulai sejak bulan Juli hingga Desember 2017 dengan mencakup penataan kawasan Museum Batak di Tomok hingga infrastruktur pendukung, seperti toilet dan tempat pembuangan sampah sementara. Anggaran penataan sebesar Rp3,4 miliar.