Lampung siap laksanakan pemilu damai

Bandarlampung (Antaranews Lampung) - Provinsi Lampung mungkin menjadi salah satu daerah yang siap menyelenggarakan pesta demokrasi dengan aman dan damai karena beragam peristiwa yang di daerah lain "bermasalah" di provinsi paling selatan di Sumatera itu tidak terjadi.
     
Misal, Deklarasi Gerakan Nasional #2019PrabowoPresiden yang berlangsung di halaman Bambu Kuning Square Bandarlampung, beberapa waktu lalu, yang dihadiri ribuan warga serta Ahmad Dani, Ratna Sarumpaet, dan sejumlah tokoh lainnya berlangsung tertib dan lancar.
   
Sebagian massa sebelumnya melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Taqwa dekat lokasi acara, dan selanjutnya menuju Bambu Kuning Square yang hanya berjarak sekitar 50 meter.
    
Para tokoh tersebut secara bergantian menyampaikan orasi yang intinya mendeklarasikan Gerakan Nasional Prabowo Presiden.
    
Dalam kesempatan itu juga dibacakan janji pendukung Gerakan Nasional Prabowo Presiden, yakni akan menyosialisasikan serta memenangkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 melalui pemilu demokratis.
     
Kemudian, menyosoalisasikan tanda pagar (tagar) yaitu #2019PrabowoPresiden sebagai simbol perjuangan, serta turut menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, dan tertib.
     
Pada deklarasi tersebut sebanyak 1.476 personel gabungan Polda Lampung dan Polresta Bandarlampung diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan deklarasi #2019PrabowoPresiden.
     
Sejumlah petugas mengatur lalu lintas dan beberapa petugas lainnya berjaga-jaga di sekitar lokasi deklarasi.
      
Pasukan Brimob Polda Lampung juga terlihat tak jauh dari lokasi berlangsung deklarasi, dan beberapa kendaraan taktis seperti watercannon dan pengurai massa juga terlihat parkir di sekitar taman depan Kantor Pos Bandarlampung.
       
Kendaraan yang akan melintas menuju Jalan Kota Raja dari arah Jalan Kartini mengalihkan perjalanan karena jalan yang biasa dilewati ditutup sementara.  
      
Sedangkan kendaraan arah Kedaton menuju Jalan Kota Raja juga padat merayap.
 
"Ada enam titik yang kami jaga, di sekitar lokasi," ujar Wakapolda Lampung Brigjen Angesta Romano Yoyol.
       
Menurutnya, standar operasional prosedur sudah dipersiapkan untuk mengawal acara ini, sehingga diharapkan tidak ada kendala dan tidak sampai muncul gesekan antarmasyarakat yang pro dan kontra.
       
Begitu pun ketika Tim Pemenangan Saburai Provinsi Lampung melakukan deklarasi dan dukungan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
       
Deklarasi dibacakan langsung oleh Ketua Tim Pemenangan Saburai Provinsi Lampung Jokowi - Ma'ruf Amin, Erwin Eka Kurniawan di Gedung Golkar Lampung.
       
Usai melakukan deklarasi, Erwin Eka Kurniawan menyatakan kepada awak media jika tim yang dipimpinnya akan segera membentuk tim pemenangan di kabupaten, bekerja memenangkan dengan menyampaikan prestasi pembangunan Joko Widodo selama memimpin Indonesia beberapa tahun ini kepada masyarakat Lampung.
       
Erwin menegaskan, tim pemenangan Saburai Provinsi Lampung ini akan mendukung dan memenangkan pasangan calon Presiden nomor urut 1 Joko Widodo Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019  2024 mendatang.
       
Prestasi-prestasinya selama ini dalam pembangunan akan disampaikan kepada masyarakat Lampung.
       
Erwin Eka Kurniawan kembali menegaskan, jika tim pemenangan Saburai Provinsi Lampung menolak dan akan melawan segala bentuk politisasi SARA, fitnah, dan hoaks demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman dan damai.
        
Sementara itu, Laskar Merah Putih (LMP) pun mendukung jajaran Kepolisian Daerah Lampung dengan melakukan deklarasi Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk.
        
Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Lampung, Johan Nasri mengatakan, LMP melakukan deklarasi ini untuk membantu jajaran kepolisian menciptakan iklim yang kondusif menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serta demokrasi yang sehat.
        
Ia pun mengatakan jangan sampai ada warga negara yang tidak menggunakan hak suaranya.
        
Johan menambahkan, LMP turut membantu mengamankan Provinsi Lampung, memberikan contoh yang baik, dan memberikan dorongan kepada warga masyarakat supaya tidak memberikan informasi yang sifatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, isu hoaks dan informasi tidak postif.
        
Pihaknya bisa memberikan hal-hal yang positif pada warga masyarakat bersama jajaran kepolisian yang ada di Polsek sekitar , mendorong warga memberikan informasi. LMP menjadi filter-filter untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
        
Ia juga menegaskan apabila ditemukan anggotanya turut dalam kegiatan penyebaran informasi bohong, menghasut atau isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka pihaknya akan memberikan sanksi pemecatan dari keanggotaan LMP.
        
Kasubdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Intelkam Polda Lampung AKBP Ahmad Defyudi mengatakan, LMP mengundang Polda Lampung merupakan kesempatan dan momentum yang sangat baik utamanya menjelang Pemilu 2019.
        
LMP mengundang kepolisian, lanjutnya, sesuatu momemtum yang penting, LMP pusat hingga tingkat cabang dapat bersinergi dengan kepolisian.
        
Kapolda Lampung berpesan, terkait eksistensi kehadiran LMP yang merupakan anak bangsa, yang semuanya baik kelompok maupun  perorangan memiliki kewajiban mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa.
        
Dia menambahkan, LMP sebagai perekat rakyat baik pileg DPD, DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota, LMP juga sebagai garda terdepan perekat bangsa.
        
Menurut dia, Lampung dalam situasi dan iklim yang sangat kondusif, namun Lampung dihadapakan pada tiga permasalahan besar, yakni terorisme, paham radikal serta narkoba dan korupsi.         
        
 KPU-Bawaslu harus tegas

      
Wali Kota Bandarlampung Herman HN mengharapkan Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu setempat untuk dapat menindak tegas pelanggaran Pemilu 2019.
    
Saat ini, lanjutnya, telah memasuki masa kampanye. Saatnya meminta KPU dan Bawaslu Lampung harus tegas kalau ada pelanggaran, jangan ada pembiaran seperti Pilgub Lampung 2018 lalu.
     
Herman HN yang juga calon gubernur pada Pilgub 2018 lalu mencontohkan pelanggaran yang kurang mendapat respons dari penyelenggara pilkada itu berupa melaporkan praktik politik uang, namun justru orang yang melapor yang diproses.
      
Ia mengaku kecewa terhadap kinerja Bawaslu dan KPU Lampung dalam menangani politik uang pada Pilgub Lampung 2018 lalu.
        
Menurutnya, yang sudah lalu ya sudah jadi pelajaran, tapi kalau pada Pemilu 2019, masih juga tak benar,  mau berkata apalagi.
          
Wali Kota Bandarlampung itu juga minta kepada penyelenggara agar Pemilu 2019 jangan lagi seperti pelaksanaan Pilgub Lampung 2018, sehingga komisioner KPU dan Bawaslu harus memperbaiki diri demi tercipta pemilu jurdil.
       
Sebelumnya, pada Minggu (23/9) KPU Lampung melakukan deklarasi pemilu damai bersama dengan perwakilan parpol peserta Pemilu 2019, TNI/Polri, calon DPD, dan berbagai komunitas peduli pemilihan umum.
        
Acara yang mengusung tema "Indonesia Menolak Hoaks, Politisasi SARA dan Politik Uang" itu, KPU Lampung dengan dihadiri Bawaslu, menggelar kegiatan seremonial tersebut di Tugu Adipura Bandarlampung.
         
Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengakui banyak persoalan yang dihadapi lembaganya selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di Lampung. Nanang berharap pemilu tahun depan akan berlangsung aman dan damai.
        
Nanang menjelaskan, deklarasi damai untuk beberapa bulan ke depan menjadi tanggung jawab bersama, seluruh masyarakat Lampung. Dengan demikian kita sudah membantu negara kita, terutama bumi Lampung.
        
Sementara Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan deklarasi kampanye damai ini adalah komitmen bersama untuk dijaga, agar kampanye 2019 berlangsung damai dan sejuk.
         
Semua, lanjutnya, turut bertanggungjawab untuk mengantisipasi praktik politik uang dan politisasi SARA.
        
Khoiriyah mengajak isi kampanye mendidik, pihaknya  juga menyediakan posko pengaduan bagi masyarakat Lampung yang belum terdata dalam DPT, sehingga yang belum masuk DPT untuk segera melapor nanti  segera ditindaklanjuti oleh KPU.
       
Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto mengatakan bahwa sebanyak 8.000 personel gabungan TNI-Polri disiapkan dalam pengamanan Pemilu 2019.
        
Personel gabungan TNI-Polri akan diterjunkan untuk melakukan pengamanan agar Pemilu 2019 berlangsung aman dan lancar.
          
Ia mengatakan bahwa personel gabungan itu nantinya akan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019 di seluruh Lampung.
           
Polda Lampung sendiri lanjutnya, menyiapkan sekitar 6.700 personel, sedangkan sisanya dari TNI.
           
Kegiatan pengamanan pemilu itu, lanjutnya, rangkaian pelaksanaan Operasi Mantap Brata Krakatau 2018 di Provinsi Lampung.
            
Menurutnya, operasi terpusat itu akan berlangsung selama 397 hari yang dimulai dari 20 September 2018 hingga 21 Oktober 2019 di seluruh Indonesia, dengan melibatkan 272.886  personel Polri.
         
Kapolda Lampung mengatakan, apel Operasi Mantab Brata Krakatau untuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana agar dapat berfungsi maksimal untuk mengamankan Pemilu 2019 mendatang.
          
Dalam rangkaian kegiatan apel Mantap Brata Krakatau 2018, dilakukan simulasi pengamanan para calon presiden yang akan melakukan kampanye di Provinsi Lampung, mulai dari pengawalan hingga tindakan-tindakan tegas terukur sesuai dengan gangguan keamanan yang terjadi.
          
Deklarasi itu diikuti oleh KPU Lampung, Bawaslu Lampung, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, Polda Lampung, para ketua partai peserta pemilu dan juga calon-calon DPD asal Lampung serta eleman terkait lainnya                  

Kini, setelah pihak penyelenggara Pemilu dan beberapa elemen sudah menyatakan siap menyelenggarakan pemilu aman dan damai, tinggal kontestannya baik parpol maupun perorangan yang juga harus menciptakan suasana kondusif dalam berpolitik demi mencari dukungan massa.