Gubernur : ASN harus netral pada pilkada 2018

id gubernur lampung, m. rdho ficardo

Gubernur : ASN harus netral pada pilkada 2018

Gubrnur Lampung M. Ridho Ficardo (FOTO: ANTARA Lampung/ist)

Aparatur Sipil Negara harus netral sebagaimana diatur UU Nomor O5 Tahun 2014 tentang ASN
Bandarlampung (Antaranews Lampung) - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menegaskan Aparatur Sipil Negara harus netral pada pemilihan umum kepala daerah serentak, Juni 2018.

Dia di Bandar Lampung, Rabu menyebutkan, pada 2018, Provinsi Lampung akan mengadakan pilkada serentak yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati Lampung Utara, dan pemilihan bupati dan wakil bupati Tanggamus.

Menurut dia, Aparatur Sipil Negara harus netral sebagaimana diatur UU Nomor O5 Tahun 2014 tentang ASN.

PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat.

Selain itu, dalam PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, juga menegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Ia menjelaskan, dalam pilkada tersebut tentu semua elemen masyarakat akan terlibat dan ikut bertanggungjawab terhadap kelancaran dan kesuksesan proses demokrasi dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Guna menyukseskan pilkada tersebut, tentunya diperlukan upaya dan kerja keras semua pihak," ujarnya.

Selain netralitas tersebut, dalam Gubernur Ridho juga berharap Fokorpimda Provinsi Lampung dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya untuk menyukseskan agenda pilkada di Provinsi Lampung sebagaimana tekad dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk membawa daerah dan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Sejauh ini prioritas pembangunan yang dilakukan Pemprov Lampung antara lain bidang infrastruktur, pertanian, industri dan pariwisata, pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan, serta reformasi birokrasi.

"Tentunya prioritas pembangunan tersebut akan terus dilaksanakan dalam upaya menjadikan Lampung sebagai daerah yang maju dan sejahtera," ujarnya.

Ia menambahkan, keterbatasan-keterbatasan yang ada terutama kapasitas fiskal yang sangat terbatas membuat pemerintah provinsi terus berupaya untuk mendapatkan program-program nasional dan bersinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mencapai tujuan bersama.

Gubernur juga meminta agar masyarakat Lampung dapat selalu menjaga kondusivitas pilkada mendatang.

"Mari kita melakukan pengawasan agar pelaksanaan pilkada ini berjalan lancar aman tertib dan kondusif," ujarnya.