Walhi Akan Perteguh Jalan Keadilan Ekologis

Bandarlampung,  (ANTARA Lampung) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan pada tahun ini akan memperteguh arah dan jalan bagi keadilan ekologis, dengan melakukan upaya pembelaan terhadap hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia.
       
"Dukungan,  kritik, masukan, dukungan dana, pemikiran dan tenaga dari konstituen serta publik lah yang mewujudkan itu semua bisa dicapai," kata  Eksekutif Direktur Walhi Abetnego Tarigan melalui siaran persnya, yang diterima Antara, Jumat.
        
Pada awal tahun baru ini lanjutnya, Walhi mengucapkan terima kasih kepada sahabat Walhi, jurnalis dan berbagai pihak lainnya yang telah turut serta secara bersama mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik untuk generasi saat ini, hingga diharapkan untuk generasi mendatang.
         
Abetnego lalu mengutip kata-kata bijak sahabat Walhi "Alam punya keterbatasan. Apapun yang kita lakukan, menyumbang kerusakannya. Gaya hidup kita turut tentukan. Mau ia tambah rusak. Kita jualah lah yang tentukan. Mau ia pulih. Kita jualah lah yang tentukan".
         
"Kata-kata bijak yang dituliskan oleh sahabat Walhi di atas, kiranya menjadi inspirasi bagaimana kita menyelamatkan lingkungan hidup, dan pengelolaan kekayaan alam yang berkeadilan," katanya.
         
Abetnego menuturkan, begitu banyak potret perjuangan kelompok-kelompok komunitas untuk menyelamatkan lingkungan hidup, sumber air dan lahan pertanian, pesisir dan laut, dimana semua sangat tergantung pada hasil pangan dari petani, nelayan dan masyarakat adat, yang kini semakin terancam dengan ekspansi industri sawit, tambang, hutan tanaman industri, industri pariwisata dan pembangunan infrastruktur skala besar yang begitu massif dari ujung timur hingga ujung barat Indonesia.
        
Sayangnya menurut dia, berbagai pengetahuan lokal masyarakat dalam menjaga dan mengelola sumber kehidupannya, ekosistem, gambut, hutan, pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil, harus berhadapan dengan tindak kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh investasi dengan dukungan pengurus negara.
        
 "Negara bahkan tidak hadir, terlebih memberikan perlindungan dan mengakui wilayah kelola masyarakat. Semuanya menuntut perhatian dan keberpihakan kita semua," tambah Abetnego Tarigan.