Transparansi Kunci Utama Keterbukaan Pemerintahan

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Transparansi menjadi kunci utama keterbukaan pemerintahan, karena dengan transparansi tidak ada dinding pemisah antara kelembagaan dan masyarakat dalam melakukan tugas atau fungsinya, kata anggota Dewan Kehormatan PWI Lampung Juniardi.

Menurut Juniardi yang juga aktif di Komisi Informasi Provinsi Lampung, saat memberikan penyuluhan pendidikan hukum kritis dan advokasi dalam membangun wawasan dan kesadaran hukum masyarakat, di Bandarlampung, Senin, keterbukaan itu mendorong dan merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

Menurut dia, dengan runtuhnya dinding pemisah kelembagaan dengan masyarakat dapat saling mengawasi dan berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran pada kelembagaan hingga pimpinannya.

"Terbentuknya jembatan penghubung antarkelembagaan dan masyarakat akan melahirkan inovasi dalam penyelesaian dan pembentukan kebijakan yang ada, karena semua ide dan gagasan tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat yang telah berkontribusi untuk pembangunan," katanya lagi.

Juniardi didampingi Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung Yoso Muliawan dan Direktur LBH Bandarlampung Wahrul Fauzi Silalahi menegaskan, kelahiran UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik telah mengubah paradigma pemerintahan.

Perubahan paradigma itu, ujarnya, mengharuskan adanya reformasi birokrasi yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih mudah, murah, lebih cepat dan lebih akurat.

Menurutnya, keterbukaan harus menjadi salah satu pemicu dan pemacu reformasi birokrasi lintas sektor dan lintas institusi, sehingga dengan transparansi semua menjadi jelas dan terang benderang.

"Jendela yang dibuka lebar, membuat cahaya masuk akan mengungkap secara gamblang ketidakefektifan dan ketidakefisienan proses, prosedur, unit kerja, bahkan individu. Cahaya juga akan membuat jelas sistem, prosedur, dan individu yang berkinerja baik, sehingga jelas apa yang harus diperbaiki, siapa yang harus dicontoh, serta bagaimana melayani masyarakat secara lebih baik," katanya lagi.

Menurut Juniardi, rra teknologi informasi memungkinkan peran masyarakat secara lebih luas dan aktif.

Peran masyarakat madani di Indonesia yang sudah berkembang pesat menjadi pendorong keterbukaan, kata dia menegaskan.