Lampung evaluasi kemajuan pengadaan tanah jalan tol

Bandarlampung,  (ANTARA Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung tetap mengevaluasi kemajuan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Sumatera ruas Bakauheni -Terbanggi Besar sepanjang 150 kilometer.

Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Lampung Adeham, di Bandarlampung, Selasa, mengatakan bahwa tim percepatan pembangunan jalan tol telah menyelesaikan pemasangan patok tengah di Kecamatan Bakauheni-Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Ia menyebutkan, untuk Kecamatan Jati Agung - Natar sedang dalam proses.

"Tim juga telah melakukan sosialisasi rencana pembangunan jalan tol, kepada seluruh camat, kepala desa, tokoh masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, tim telah melakukan pemahaman tentang pengisian 'form' data bidang tanah yang terkena jalan tol kepada aparatur desa," katanya.

Menurutnya, telah disepakati juga dengan konsultan perencana untuk pemindahan trase kilometer 17 sampai dengan km 20 yang terkena makam kramat (makam darah putih) dan pemindahan trase yang terkena Institut Teknologi Sumatera (ITERA) di Saba Balau.

Sekretaris tim percepatan pembangunan jalan tol Zainal Abidin selaku mengatakan akan dilakukan konsultasi publik dengan warga masyarakat secara estafet di 10 kecamatan wilayah Kabupaten Lampung Selatan, sebagai langkah awal di Desa Bakauheni, Desa Kelawi dan Desa Hatta pada 30 Maret- 1 April 2015.

Zainal Abidin yang juga Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Provinsi Lampung mengatakan ke depannya pada pekan pertama bulan April 2015 direncanakan akan diterbitkan penetapan SK Gubernur Lampung Tentang Penetapan Lokasi Trase Jalan Tol pada tiga desa sepanjang kurang lebih 9 km.

Pada rapat evaluasi dan persiapan konsultasi publik pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Sumatera ruas Bakauheni--Terbanggi Besar itu hadir tim persiapan percepatan jalan tol yang terdiri atas dari unsur satuan kerja perangkat daerah Pemprov Lampung.

Hadir pula dalam rapat perwakilan dari Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat.