Pemerintahan Jokowi Hadapi Banyak Hambatan

Jakarta (ANTARA Lampung) - Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte, menilai posisi Presiden Joko Widodo yang lemah dalam partai menghambat pemerintahan yang dipimpinnya.

"Pemerintahan Presiden Jokowi-JK menghadapi tantangan berat, salah satunya karena Presiden Jokowi bukanlah orang terkuat di PDIP," kata Philips dalam diskusi bertajuk "Pemetaan Politik 2015 atau Political Outlook 2015" di kantor CSIS, Jakarta, Senin (26/1).

Hal tersebut, kata dia, tampak dalam proses pembentukan kabinet yang sulit, pengisian jabatan struktural penting yang tidak seusai harapan rakyat, kontroversi penunjukan kapolri serta pengambilan kebijakan yang alot.

Selain posisi lemah Presiden Jokowi dalam partai, ia menilai pemerintahan Jokowi-JK juga mengalami tantangan sebagai pemerintahan minoritas karena partai penyokong pemerintah bukan pemegang jumlah kursi mayoritas di DPR.

Dalam jangka pendek, ujar dia, hal tersebut akan menimbulkan persoalan seperti kontroversi UU MD3 dan juga kemungkinan penghentian pilkada langsung yang untungnya tidak terjadi.

Selain itu, ia berpendapat hambatan pemerintahan Jokowi-JK selanjutnya adalah konteks internasional, yakni situasi ekonomi dunia yang sedang tidak baik.

Adanya krisis ekonomi di AS dan beberapa negara di Eropa, ujar dia, dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar tujuh persen.

"AS belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi sejak 2008, Eropa sedang dilanda persoalan pelik terkait krisis ekonomi di beberapa negara. Karena itu, target pertumbuhan ekonomi tujuh persen harus dicapai dengan kerja keras," kata dia.

Ia mengatakan demokrasi tanpa kesejahteraan ekonomi adalah sesuatu yang tidak mungkin dipertahankan dalam jangka panjang.

Untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut, ia menyarankan semua pihak menyadari bahwa kekuasaan konstitusional tertinggi ada pada presiden sesuai sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Selain itu, ia berpendapat Presiden Jokowi sebenarnya memiliki nilai tawar karena PDIP adalah pihak yang berkepentingan dalam keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK dan lima tahun ke depan adalah pembuktian setelah 10 tahun menjalankan peran oposisi.

Terkait dominasi legislatif, ia berharap para legislator berfokus pada kepentingan rakyat dan mendukung program pemerintah yang positif.