Pemkot Bandarlampung Siap Tambah Halte Bus Transbandarlampung

Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - Pemerintah Kota Bandarlampung berencana segera menambah fasilitas transportasi publik halte Bus Transbandarlampung, setelah Kementerian Perhubungan menemukan masih minim ketersediaan halte Bus Rapid Transit (BRT) ini.

"Apa yang menjadi kekurangan pasti akan kita upayakan semaksimal mungkin segera dipenuhi, seperti kekurangan halte BRT, nanti akan kita tambah lagi," kata Sekertaris Kota Bandarlampung, Badri Tamam, di Bandarlampung, Selasa (16/9).

Kekurangan ini ditemukan, setelah Kota Bandarlampung mendapatkan penilaian Wahana Tata Nugraha yang dilakukan Kementerian Perhubungan, salah satunya mendapati masih minim ketersediaan halte BRT.

Menurut Badri, pemkot setempat berencana membangun halte BRT dibantu pihak swasta, dan akan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Bandarlampung bekerjasama dengan pihak swasta untuk membangun halte Bus Transbandarlampung itu, dengan alasan bahwa BRT ini dikelola swasta.

Apalagi, satu-satunya daerah yang bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaanya adalah di Bandarlampung.

"Di kota lain, pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah, begitu pun pengadaan haltenya," kata dia lagi.

Berkaitan penilaian untuk penghargaan Wahana Tata Nugraha, pihaknya mengaku cukup bangga, mengingat ini merupakan suatu kemajuan dan kebanggaan bagi pemerintahh serta masyarakat kota ini.

Tahun ini, Kota Bandarlampung masuk dalam dua kategori penilaian sekaligus, yaitu lalu-lintas dan angkutan.

"Tahun lalu hanya satu kategori bidang angkutan, dan Kota Bandarlampung masuk ke dalam penilaian kota besar," katanya lagi.

Selain itu, Kota Bandarlampung kembali meraih penghargaan atau predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2013.

Biasanya pencapaian opini WTP kabupaten/kota diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setempat, namun kali ini penghargaan opini WTP tersebut diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kabag Humas Pemkot Bandarlampung Paryanto merincikan, dari 136 kabupaten dan kota se-Indonesia yang mendapatkan penghargaan opini WTP, termasuk kementerian dan lembaga lainnya, sebanyak lima kabupaten dan kota di Provinsi Lampung termasuk Pemkot Bandarlampung.

Menurut dia, opini WTP ini merupakan pencapaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

"Kita patut bersyukur, penghargaan opini WTP yang diterima Pak Wali Kota Herman HN dari Kementerian Keuangan ini cukup membanggakan Kota Bandarlampung yang meraih prestasi khususnya di bidang keuangan," kata dia lagi.