Ganjar Pranowo: Politik pangan jangan liberalisasi

Magetan (ANTARA) - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta politik pangan jangan diliberalisasi.

“Kembalikan Bulog (Badan Urusan Logistik) pada fungsi awal, negara mengatur stoknya termasuk harganya. Sehingga, kalau dari sisi hulunya produktivitasnya mesti disiapkan betul, itu artinya modernisasi pertanian,” ujarnya saat berkunjung ke Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Jumat.

Selain itu, data petani juga harus valid agar perlakuan yang diberikan kepada petani sesuai dengan data, mulai dari berapa jumlah petani, total penerima pupuk subsidi, hingga luas tanah untuk bertani.

Misalnya, berkaitan dengan pupuk, subsidi terhadap komoditas tersebut harus terus diberikan kepada petani secara tepat sasaran. Apabila biaya subsidi hendak diturunkan, maka pemerintah perlu menyediakan substitusi dari pupuk.

“Hari ini saya di Magetan, semua teriak pupuk mahal. Kalau kita melihat subsidinya, pupuk turun terus-menerus tanpa ada substitusinya, maka ini akan menjadi problem dari sisi produktivitas. Kalau itu kurang, penduduk jumlahnya tambah, maka stok akan berkurang. Itu rumusnya,” ungkap dia.

Adapun cara mudah agar ketahanan pangan hanya sekedar tahan, lanjutnya, maka perlu disediakan stok pupuk dari dalam negeri maupun impor. Namun, cara itu berpotensi membahayakan para petani.

“Maka (dari itu), kita mesti balik. Hulunya disiapkan, stoknya disiapkan, dan mesti diubah. Kembalikan Bulog pada fungsi awal. Negara harus menjamin pangan nasional,” ucap Ganjar.

Sebelumnya, Ganjar menawarkan Kartu Tanda Penduduk Satu Kartu Terpadu Indonesia (KTP Sakti) menjadi basis data untuk mengurai berbagai problem dalam persoalan pupuk di Indonesia apabila terpilih menjadi Presiden.

"Nah, kalau sudah ketemu permasalahan pupuk berhasil diurai, apa yang dilakukan? Ya, kamu tambahin pupuk sendiri boleh, pupuknya nanti diperoleh dari impor silakan," kata dia dalam pertemuan dengan masyarakat di Desa Plaosan, Magetan, Jawa Timur, Kamis (18/01)

Akan tetapi, kalau mau mandiri, menurut Ganjar, membuat pabrik pupuk baru lebih baik guna menjaga keberlanjutan produksi pupuk, antara lain dengan meramu pupuk organik atau mendorong pertanian organik.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ganjar Pranowo: Jangan liberalisasi politik pangan