Jokowi temui tokoh adat Kalimatan Timur

id jokowi,kalimantan timur,balikpapan,ibu kota baru,tokoh adat

Jokowi temui tokoh adat Kalimatan Timur

Presiden Joko Widodo bertemu dengan para tokoh adat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (17-12-2019). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Balikpapan (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menemui para tokoh masyarakat dan tokoh adat Kalimantan Timur untuk membahas pemindahan ibu kota ke dua kabupaten di provinsi tersebut.

"Ada sebuah transformasi pindahnya budaya kerja kita, pindahnya pola pikir kita. Ini bukan hanya memindakan lokasi," kata Presiden Joko Widodo di salah satu restoran, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa.

Pertemuan itu adalah salah satu agenda dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kalimantan Timur pada hari Selasa dan Rabu (18/12).

Presiden Jokowi bertemu dengan sekitar 30 orang pemuka adat didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

"Saya sudah sampaikan kepada para menteri agar kita instal apa yang dibutuhkan," kata Presiden.

Presiden Jokowi pada hari ini dijadwalkan untuk meninjau calon lokasi ibu kota negara di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT International Timber Corporation in Indonesia (ITCI), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Lokasi ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Di lokasi ibu kota baru itu, pemerintah menyiapkan lahan seluas 180.000 hektare. Selain untuk areal ibu kota negara, lahan tersebut dialokasikan untuk berbagai sarana pendukung, termasuk kawasan hijau. Untuk kantor kementerian dan lembaga negara, butuh lahan 4.000—6.000 hektare. Pembangunan tahap pertama mencakup area inti, yakni lahan seluas 4.000 hektare.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa mengatakan bahwa pemerintahan ibu kota baru berbentuk provinsi baru seluas total 256.000 hektare.

Di dalamnya ada 56.000 hektare yang menjadi daerah ibu kota. Di dalam 56.000 hektare akan ada kawasan pemerintahan seluas 5.600 hektare. Area 56.000 hektare diatur oleh city manager yang bukan bagian dari daerah otonom.

Calon Ibu Kota Indonesia yang baru didesain dengan menggunakan konsep kota cerdas (smart city). Setidaknya ada tiga cluster di ibu kota baru itu, yaitu cluster pemerintahan, pendidikan, dan teknologi dan masih bisa ditambah cluster wisata.

Pemindahan ibu kota baru butuh anggaran sekitar Rp466 triliun yang efektif mulai 2024. Anggaran itu direncanakan dari APBN, swasta, serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Pewarta :
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar