Dispar Gunung Kidul pungut retribusi wisata kawasan pesisir gandeng desa

id Retribusi wisata,Kebocoran,Gunung Kidul,wisata gunung kidul

Dispar Gunung Kidul pungut retribusi wisata kawasan pesisir gandeng desa

Objek wisata pantai di Kabupaten Gunung Kidul siap menyambut wisatawan pada libur natal dan tahun baru. (Foto ANTARA/Suarmi)

Kepala Dinas Pariwisata Gunung Kidul Asti Wijayanti di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan modus baru untuk menyiasati tiket retribusi masuk destinasi wisata, salah satunya dilakukan dengan datang ke kawasan pantai saat tengah malam atau dini hari.
Gunung Kidul (ANTARA) - Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggandeng pemerintah desa untuk menarik retribusi di kawasan pesisir guna menekan kebocoran retribusi.

Kepala Dinas Pariwisata Gunung Kidul Asti Wijayanti di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan modus baru untuk menyiasati tiket retribusi masuk destinasi wisata, salah satunya dilakukan dengan datang ke kawasan pantai saat tengah malam atau dini hari.

"Untuk mengantisipasi kebocoran dengan modus ini, Dinas Pariwisata telah melakukan koordinasi dengan pihak desa di lokasi destinasi. Koordinasi dilakukan karena kewenangan pemungutan restribusi saat malam hari diserahkan ke desa. Dinas hanya memungut dari pagi hingga sore,” katanya.
Baca juga: Realisasi retribusi wisata di Gunung Kidul mencapai Rp18,011 miliar

Ia mengatakan berdasarkan monitoring di lapangan, saat libur jam dua pagi banyak bus yang masuk ke kawasan pantai. Hal ini berdampak pendapatan retribusi wisata baru terealisasi 75 persen dari target Rp27,8 miliar, karena adanya dugaan kebocoran retribusi.

"Hasil, kajian yang dilakukan masih adanya potensi kebocoran di sektor retribusi sehingga berpengaruh terhadap capaian target pendapatan retribusi wisata," katanya.

Asti mengatakan monitoring lapangan saat di luar jam kantor memiliki manfaat tambahan. Selain untuk meminimalisir kebocoran, kegiatan ini juga sebagai bentuk perhatian kepada petugas pos jaga retribusi pada malam hari.
Baca juga: Retribusi objek wisata Gunung Kidul capai Rp17,486 miliar

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Gunung Kidul Eko Rustanto mengatakan potensi kebocoran retribusi pariwisata masih ada. Untuk mengatasi masalah ini, dewan sejak lama sudah mengusulkan pengelolaan diserahkan ke pihak ketiga.

"Kalau ini bisa dilaksanakan, maka pengelolaan bisa lebih profesional dan potensi kebocoran dapat ditekan,” katanya.