Bengkulu (Antara Lampung) - Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bengkulu menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan program pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) di Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Bengkulu.
Ketua IDI Bengkulu, Syafriadi, di Bengkulu, Senin, mengatakan, aksi penolakan tersebut mengingat sistem pendidikan DLP tersebut akan memberikan beban yang besar terhadap calon-calon dokter.
"Sistem pendidikan yang berlaku sekarang membutuhkan waktu tujuh sampai delapan tahun baru mereka lulus dan bisa mendapatkan izin praktik, namun dengan DLP ini mereka akan kuliah lebih lama lagi," kata dia.
Beban kuliah pendidikan DLP yakni selama enam semester atau tiga tahun, artinya menurut Sayfriadi, harus menghabiskan waktu sampai 11 tahun untuk bisa menjadi seorang dokter.
"Dengan begitu biaya pendidikan juga akan besar, sementara biaya pendidikan dokter sampai sekarang masih terbilang tinggi, ini kan sulit di jangkau oleh masyarakat menengah ke bawah," kata dia lagi.
Dengan sistem pendidikan saat ini diyakini sudah mampu menghasilkan dokter-dokter dengan kompetensi, yang bisa langsung menjadi tenaga terampil pelayanan kesehatan masyarakat.
"Yang perlu dikritisi dan menjadi perhatian seharusnya, masalah biaya pendidikan tinggi, sarana dan prasarana pendidikan yang masih dibawah standar," katanya.
Selain itu, fokus kesehatan hendaknya lebih pada kebijakan sistem kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS yang masih memerlukan harmonisasi sistem.
"Kebijakan otonomi daerah masih dilaporkan menjadi kendala dalam penerapan program JKN. Begitu juga sinkronisasi BPJS dengan standar profesi," ucapnya.
Pemerintah diharapkan juga lebih fokus pada sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang masih minim di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
"Ini dibuktikan dengan laporan minimnya obat serta sarana penunjang yang sangat dibutuhkan dalam menegakkan diagnosis," ujarnya.
Permasalahan lain yang memerlukan perhatian yakni, dukungan pembiayaan kesehatan yang masih di bawah standar pembiayaan profesi. Begitu juga pembebanan pajak alat kesehatan yang sangat tinggi dan mengakibatkan beban biaya di fasilitas kesehatan juga tinggi.
Berita Terkait
Dokter hilang kena hantam gelombang saat memancing
Kamis, 18 April 2024 10:16 Wib
Presiden Korsel sebut penambahan sekolah kedokteran minimal 2.000
Senin, 1 April 2024 12:39 Wib
Dokter sebut anjuran jalan kaki dan naik tangga baik bagi kesehatan
Rabu, 27 Maret 2024 19:12 Wib
Dokter sebut pola makan tak sehat faktor utama penyakit jantung
Rabu, 27 Maret 2024 9:52 Wib
Mogok, polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel
Sabtu, 2 Maret 2024 11:03 Wib
Dokter mogok kerja, pemerintah Korsel adukan ke polisi
Jumat, 1 Maret 2024 9:16 Wib
Dokter sebut serangan DBD kedua kali berisiko lebih berat
Rabu, 28 Februari 2024 6:07 Wib
IDI: Indonesia butuh 78.400 dokter spesialis
Kamis, 22 Februari 2024 19:44 Wib