Kampung durian destinasi wisata baru di Lampung

Dinas Kehutanan Lampung memprakarsai terbentuknya "Kampung Hutan Durian Sumber Agung" dengan agenda festival durian yang digelar, Kamis (3/3).

"Kami dari Dinas Kehutanan ingin memberi kontribusi dari sisi hutan dan kehutanan untuk pariwisata Lampung," kata Kepala Dinas Kehutanan Lampung Sutono.

Ia menjelaskan, daerah Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung, yang berada di bawah Gunung Betung dan sebagian wilayahnya masuk daerah kawasan, akan dijadikan destinasi wisata baru di provinsi itu.

"Kami hanya dari sisi kehutanan. Apalagi di daerah tersebut terdapat penangkaran rusa dan penangkaran kupu-kupu sebagian wilayahnya masuk Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman," kata dia.

Menyinggung mengapa lebih fokus pada durian, Sutono menjelaskan buah tersebut termasuk dalam jenis pohon serbaguna serta buahnya dikenal di seluruh dunia.

"Kampung durian tersebut merupakan representasi dari hasil hutan bukan kayu, yang dibudidayakan masyarakat di kawasan tersebut. Sehingga selain hutan tetap terjaga, warga pun dapat mengambil manfaatnya," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, yang pernah menjabat Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan, letak Sumber Agung tidak begitu jauh, hanya sekitar 10 kilometer dari Terminal Rajabasa.

"Ini bisa menjadi destinasi wisata andalan mendatang. Kami hanya menyiapkan lokasinya," kata dia.

Kadis Kehutanan Lampung tersebut menambahkan, dibentuknya "kampung durian" dalam rangka meletakkan semangat membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa, menjalankan fungsi strategis hutan sebagai fungsi ekologi, sosial dan ekonomi.

"Tujuannya adalah membuat Desa Sumber Agung yang merupakan bagian dari Tahura, menjadi salah satu 'icon' wisata agro di Lampung," kata dia.

Sutono juga mengatakan, ke depan akan digagas lomba penangkaran burung dan lainnya yang terkait dengan masalah pelestarian hutan dan ekosistemnya.

Masyarakat di dalam hutan kawasan tersebut memiliki hasil bumi berupa hasil hutan bukan kayu yakni durian, kemiri, petai, manggis dan lainnya.

"Karena durian Lampung memiliki ciri khas sendiri, maka kami bentuklah 'kampung durian'," kata Sutono.

Ia mengatakan, Tahura Wan Abdurrahman dulu hanya ditanami pohon sonokeling, sehingga masyarakat "protes" karena tidak bisa mendapatkan hasilnya.

"Karena itu, diganti dengan MPTS (Multi Purpose Tree Species) sehingga ada hasil hutan bukan kayu yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

Apalagi, lanjut dia, fungsi hutan selain untuk hodrologis, klimatologis, dan hidroorologis, juga ada fungsi ekonomis di dalamnya.

"Nantinya wisatan selain bisa menjelajah ke dalam tahura juga dapat menikmati durian hasil warga yang memelihara dan menjaganya di dalam hutan itu," kata dia.

    
              Pembenahan Infrastruktur

Kadis Kehutanan Lampung Sutono menjelaskan luas Tahura Wan Abdurahman sekitar 249,31 hektare dan ada yang bisa dikelola masyarakat.

Ia juga menjelaskan, di dalam tahura tersebut terdapat air terjun batu lapis yang cukup indah dan eksotis untuk dikunjungi wisatawan.

"Mohon kepada Bapak Wali Kota Bandarlampung untuk membuatkan jalan menuju lokasi tersebut, sehingga selain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan juga meningkatkan kesejahteraan warga yang berada di sekitarnya," kata dia.

Koordinator CSR Lampung, Saptarini pun mengharapkan adanya pembenahan infrastruktur terutama akses kendaraan untuk masuk.

"Seperti yang diharapkan kadis kehutanan, kami juga melihat perlunya pembenahan infrastruktur jalan, baik untuk kendaraan atau pejalan kaki," katanya.

Saptarini menjelaskan, pihaknya hadir ke lokasi presoft launching kampung durian tersebut untuk melihat potensi apa saja yang bisa dibawa ke rapat gabungan.

"Kami melihat peluang-peluang untuk penyertaan CSR misal dari sisi lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan lainnya, semua ada di sini. Tinggal nanti lembaga atau perusahaan yang berminat untuk terjun ke sana," kata dia.

Hal serupa diungkapkan External Affair & Industrial Relation PT Nestle Indonesia Panjang, Bernard Simanjuntak mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan perusahaan lain yang tergabung dalam forum CSR.

"Kami sudah melihat ke lokasi dan peluang apa nanti yang akan bisa dikembangkan," kata dia.

Ia juga menjelaskan tahun 2005 hingga 2010 CSR perusahaannya di bidang penghijauan di youth camp dalam kawasan Tahura Wan Abdurrahman, seluas 30 hektare.

Warga setempat, Jumadi mengatakan, yang paling perlu dibenahi yakni infrastruktur jalan sehingga bisa lebih cepat membawa hasil hutan bukan kayu yang diperbolehkan untuk dibawa atau dijual.

"Untuk membawa durian saja, kami harus memikul dulu, baru sampai lokasi yang agak datar dinaikkan sepeda motor untuk dijual ke penampung atau langsung ke pinggir jalan di kota," kata dia.

Ketua Forum Gabungan Kelompok Tani setempat Saban mengatakan pihaknya mengelola areal sekitar 497,5 hektare dan ditanami dengan MPTS sehingga bisa dimanfaatkan hasilnya.

"Anggota kami ada enam kelompok, yang terdiri atas 498 orang dan mendapat izin HKM tahun 1999," kata dia.

Sedangkan untuk tanaman yang mereka budidayakan yakni masuk dalam MPTS ada sekitar 15 tanaman, di antaranya durian, manggis, petai, kemiri, dan lainnya.

Menyinggung pengamanan hutan termasuk batas yang boleh dikelola, Saban menjelaskan, sudah memberi batas berupa pagar menggunakan tanaman bambu.

"Jadi, nantinya anak-cucu kami sudah tahu bahwa yang boleh dikelola hanya di luar batas pagar bambu itu. Jika mereka ada yang berani masuk dan merambah, urusannya langsung dengan aparat hukum," kata dia.

Terkait buah durian yang dibawa untuk "pesta" tersebut sekitar 350 buah, semuanya dari hasil dalam kawasan Tahura Wan Abdurrahman.

"Di Sumber Agung saja ada sekitar 12 ribu batang durian, namun yang buah baru sekitar sepertiganya. Kalau nanti ini berbuah semua, Bandarlampung akan banjir durian, belum lagi dari daerah lainnya yang masuk dalam kawasan ini," kata dia.

Saban mengharapkan, dengan dibukanya "Kampung Wisata Durian Sumber Agung" tersebut selain meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat sekitar, juga mendapat pengakuan dari pemerintah bahwa mereka boleh mengelola hutan.

"Ini sebagai pengakuan, sehingga kami bisa leluasa mengelola hutan dengan tetap menjunjung aturan-aturan yang ditetapkan," kata dia.