Apersi Berkomitmen Sukseskan Program 1.000 Rumah Gratis

Jakarta,   (ANTARA Lampung) - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) berkomitmen menyukseskan program pembangunan 1.000 rumah gratis untuk masyarakat kurang mampu.
        
"Untuk program awal pembangunan rumah gratis ini, Provinsi Banten menjadi daerah percontohan awal," kata Ketua DPD Apersi Banten, Sabri Nurdin melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu.
        
Dia menambahkan pada Jumat (16/1), pihaknya telah melakukan pembagian rumah ke-10 di Tangerang, Banten. Program tersebut, kata Sabri, secara reguler telah dimulai sejak November 2014. Setiap bulannya, Apersi menyiapkan empat unit rumah gratis untuk masyarakat tidak mampu.
    
Program tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pemangku kepentingan perumahan untuk terus berkomitmen menekan angka kekurangan rumah di Indonesia yang saat ini sudah mencapai angka 15 juta unit.
        
Sementara itu, Wakil Ketua DPP Apersi, Ilen Budhyarsyah menambahkan komitmen memberi rumah gratis untuk masyarakat kurang mampu ini sejalan dengan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyediakan satu juta unit tahun 2015.
        
"Kami berterima kasih kepada pihak perbankan, dalam hal ini BTN yang turut menyokong program ini. Kami melakukan seleksi ketat bagi masyarakat yang berhak menerima agar tepat sasaran," katanya.
       
Menyinggung dana subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pemerintah pada 2015, ia mengatakan alokasi sebesar Rp5,1 triliun belum memadai untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah (backlog).
    
"Kami sebagai pengembang yang konsen pada pembangunan rumah subsidi sangat berharap pemerintah akan menanikkan anggaran subsidi agar tingginya angka kekurangan rumah dapat ditekan. Apalagi kita ketahui setiap tahun angka ini terus bertambah sekitar 300.000 unit," katanya.
        
Dia juga meminta pemerintah untuk dapat membangun infrastruktur pendukung di kawasan pembangunan rumah mulai dari infrastruktur jalan, listrik dan infrastruktur pendukung lainnya harus menjadi komitmen pemerintah.