Jakarta (ANTARA Lampung) - Hasil survei yang dilakukan Cyrus Network pascakenaikan harga bahan bakar minyak menunjukkan dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih kuat.
"Sebanyak 70 persen responden yakin bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan membawa perbaikan dan kesejahteraan bagi Indonesia, padahal 57 persen dari responden menyatakan menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi saat memaparkan hasil surveinya tentang 'Political Infulencer pemerintahan Jokowi-JK', di Jakarta, Minggu (21/12).
Survei ini dilakukan tanggal 1--7 November 2014 terhadap 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi. Responden dalam survei ini adalah penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun dan sudah menikah.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan para responden. Adapun tingkat kepercayaan dalam survei ini sebesar 95 persen dan batas kesalahan (margin of error) lebih kurang 3,1 persen.
Kendati demikian, survei itu menunjukkan adanya penurunan angka elektabilitas pasangan Jokowi-Kalla jika dibandingkan ketika masa pemilihan umum.
"Berdasarkan survei, ada 54 persen responden yang mengaku menjadi pemilih Jokowi-JK pada pilpres lalu. Namun apabila pemilihan presiden dilakukan lagi hari ini dengan calon yang sama, persentase pemilih Jokowi-JK turun sekitar dua persen," kata Hasan lagi.
Ia mengatakan, pemerintahan Jokowi-Kalla harus tetap berhati-hati karena presentasi masyarakat yang tidak memilih mereka cukup besar dan cenderung bersikap jauh lebih kritis dalam menanggapi kebijakan pemerintah.
"Sebanyak 83 persen responden menyatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri punya pengaruh terhadap Jokowi dalam pembentukan kebinet dan kebijakannya," tuturnya.
Hasan mengatakan, sikap kritis masyarakat dalam mengamati pemerintahan bahwa besarnya angka survei yang dilakukan yang menyatakan bahwa Jokowi dipengaruhi sejumlah tokoh seperti Megawati, Jusuf kalla, dan Surya Paloh dalam menyusun kabinet dan kebijakan pemerintahan. Namun, sebagian besar masyarakat menilai positif dan wajar adanya pengaruh para tokoh tersebut.
"Sebanyak 68 persen responden menyatakan tidak setuju jika dikatakan Jokowi adalah presiden boneka. Yang menyetujui pernyataan Jokowi presiden boneka hanya 21,8 persen, sisanya 10,2 persen menyatakan tidak tahu," ujarnya.
Berita Terkait
Presiden Jokowi teken UU Desa, masa jabatan kepala desa jadi delapan tahun
Kamis, 2 Mei 2024 15:02 Wib
Jokowi teken pengesahan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Senin, 29 April 2024 8:10 Wib
MK: Dalil soal Jokowi dukung pencalonan Gibran tak cukup kuat
Senin, 22 April 2024 12:39 Wib
Jokowi berharap keanggotaan penuh RI di FATF perkuat pencegahan TPPU
Rabu, 17 April 2024 15:24 Wib
Jokowi ajak cucu wisata pengenalan satwa
Minggu, 14 April 2024 8:33 Wib
Jokowi manfaatkan libur Lebaran untuk temani cucu bermain di Medan
Jumat, 12 April 2024 9:54 Wib
Presiden antarkan 43 anak yatim belanja baju-makanan untuk Lebaran
Selasa, 9 April 2024 18:27 Wib
Mahfud: Terserah hakim soal Jokowi dan Kapolri bersaksi di sidang MK
Rabu, 3 April 2024 21:47 Wib