Henry Yosodiningrat Kawal Perolehan Suara di TPS

Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - Calon anggota DPR RI dari Lampung Henry Yosodiningrat menyatakan pihaknya akan terus mengawal perolehan suara pada 8.240 tempat pemungutan suara di Daerah Pemilihan Lampung II hasil pemungutan suara Pemilu 9 April 2014.

"Saya tidak akan mengomentari hasil lembaga survei mana pun, tapi tetap konsentrasi pengawalan penghitungan suara di TPS," ujarnya, saat dihubungi dari Bandarlampung, Sabtu (11/4) malam.

Advokat senior itu mengatakan, para relawan saat ini sedang memantau hasil penghitungan suara pada masing-masing TPS, sehingga hasil tersebut yang akan menjadi pedoman dalam mengawal penghitungannya.

"Sebanyak 8.240 TPS yang tersebar di tujuh kabupaten pada Dapil Lampung II, yaitu 158 kecamatan dan 1.400 desa inilah yang harus dikawal agar tidak hilang di tingkatan lainnya," katanya.

Ia melanjutkan, dengan cara itulah pihaknya terus mengawal agar tidak dicurangi oleh siapa pun.

"Suara yang saya peroleh merupakan hasil jerih payah selama setahun dengan cara yang bersih tanpa menggadaikan harga diri serta merendahkan masyarakat melalui praktik politik uang," kata dia menegaskan.

Caleg PDI Perjuangan nomor urut satu itu juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan pilihannya.

"Saya yakin masyarakat yang memilih adalah mereka yang memiliki harga diri, cerdas serta mempunyai hubungan emosional kekeluargaan meskipun tidak sedarah," ujarnya pula.

Karena itu, ia menegaskan akan mengawal terus perolehan suara pada tujuh kabupaten di Dapil Lampung II ini. "Kalau kami dicurangi, pasti akan saya kejar sampai mana pun," ujarnya.

Sebelumnya, lembaga survei Jaringan Suara Indonesia untuk perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat pusat merilis H KRH Henry Yosodiningrat merupakan salah satu kandidat terkuat untuk mewakili rakyat Lampung di kursi legislatif DPR RI.

Namun sejumlah pihak, termasuk para caleg dan kalangan pengamat mengingatkan semua pihak terus mengawal proses penghitungan suara hingga penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak terjadi manipulasi dan kecurangan selama proses penghitungan dari TPS ke panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), KPU kabupaten/kota, KPU Lampung maupun KPU Pusat.