Disdik Bandarlampung Bentuk Tim Survei Biling

Bandarlampung, (ANTARA Lampung) - Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung membentuk tim survei program bina lingkungan (biling) penerim?an siswa baru untuk mencegah kecurangan dalam pelaksanaannya.

"Kami telah memiliki tim survei untuk mencegah kecurangan dalam pelaksanaanya dan ini akan lebih teliti, sebab jika diamati program ini tiap tahunnya selalu membludak pendaftarnya," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandarlampung, Suhendar Zuber di Bandarlampung, Rabu.

Dia mengatakan, wajar jika pada praktiknya banyak orang yang berebut kursi biling karena biaya pendidikannya digratiskan oleh pemerintah kota.

Tim survei ini pun akan turun ke lapangan langsung dan akan memfoto rumah warga yang mendapatkan program ini.

"Karena rentan, kami sudah ada tim untuk survei ke lapangan. Tugasnya seperti tahun-tahun sebelumnya akan membuktikan kebenaran data pendaftar di lapangan," kata dia.

Ia melanjutkan, pihaknya akan menghapus siswa yang datanya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

"Jika di lapangan ada temuan yang tidak sesuai dengan data disdik akan dihapus siswa itu. Diharapkan untuk siswa lain yang memang mampu, disarankan untuk daftar di jalur reguler," katanya.

Wali Kota Bandarlampun, Herman HN meminta camat dan lurah tidak memberikan surat keterangan miskin untuk keperluan mendaftar program biling.

"Saya tegaskan kepada kelurahan jangan asal teken saja surat tidak mampu. Tapi harus lihat di lapangan secara langsung, apakah memang tidak mampu atau sudah mampu," katanya.

Menurut dia, jika kelurahan sembarangan memberikan surat tidak mampu maka akan merusak jalur pendaftaran biling.

"Untuk biling jangan sembarangan, harus yang benar-benar tidak mampu," kata dia.

Ia melanjutkan, jika kelurahan telah memberikan surat keterangan tidak mampu maka harus periksa lagi dan harus benar-benar turun ke lapangan.

Pendaftaran siswa jalur biling oleh Pemkot Bandarlampung harus lebih diteliti sebab pendaftaran ini kerap tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Ia menegaskan, kelurahan tidak diperkanankan menerima uang dari warga yang memaksa membuat surat keterangan tidak mampu.

"Program ini harus lebih teliti lagi, supaya tidak seperti tahun lalu, keluarga mampu masuk jalur biling," kata dia.***4***