Jenderal Gatot Nurmantyo Disetujui Jadi Panglima TNI

Jakarta (ANTARA Lampung) - Rapat Paripurna DPR RI ke-36 di masa sidang ke IV memberikan persetujuan kepada Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI, setelah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR pada Rabu (1/7).

"Bagaimana Anggota Dewan, apakah hasil keputusan komisi I DPR kita setujui?," tanya Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat (3/7).

Seluruh anggota DPR menjawab setuju atas pertanyaan Fahri tersebut. Lalu Fahri mengetuk palu tanda persetujuan DPR kepada Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam pidatonya di Rapat Paripurna tersebut mengatakan Komisi I memutuskan menyetujui pemberhentian Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

"Komisi I DPR memutuskan menyetujui pemberhentian Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dengan itu kami sangat apresiasi dengan kinerja beliau selama ini," ujar Mahfudz.

Dia juga mengatakan, Komisi I DPR setelah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI, 10 fraksi memberikan persetujuan kepada Gatot sebagai Panglima TNI.

Sebelumnya 10 fraksi di Komisi I DPR setuju mengangkat Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan juga menyetujui pemberhentian Jenderal Moeldoko dari jabatan Panglima TNI.

"Jadi 10 fraksi di Komisi I sepakat setuju pencalonan Gatot sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (1/7).

Dia menyebutkan, ada tiga poin yang menjadi pertimbangan Komisi I DPR RI dalam memberikan persetujuan. Pertama, persyaratan administrasi dari seluruh penelaahan tidak ada masalah.

Kedua, paparan visi, misi, dan program Gatot ada hal penting yaitu menggambarkan dan mencerminkan pengetahuan tentang aspek geo politik dan geo strategis kawasan global yang menjadi tren perubahan.

"Selain itu beliau menegaskan yang menjadi titik pusat konflik perebutan sumber daya alam di kawasan ekuator dan Indonesia salah satu negara besar dalam rentang tersebut," katanya.

Ketiga, menurut dia, Komisi I DPR mempertimbangkan visi dan pandangan Gatot terhadap TNI yang menginginkan konsolidasi secara institusi seperti personel doktrin dan alutsista.