Gubernur Lampung Minta Akurasi Data Penduduk Segara

id gubernur lampung, ridho ficardo, bps

Gubernur Lampung Minta Akurasi Data Penduduk Segara

Gubernur Provnsi Lampung masa kerja 2014-2019, M Ridho Ficardo. (ANTARA FOTO/Dok KPU/M.Tohamaksun)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan penduduk Lampung tujuh juta jiwa sekian, tetapi data lain menyebutkan sembilan juta sekian, ini perlu segera diperbaiki."
Bandarlampung, (ANTARA LAMPUNG) - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta instansi terkat di jajarannya segera melakukan akurasi data kependudukan, sebagai dasar melakukan pembangunan manusia seutuhnya.
        
"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan penduduk Lampung tujuh juta jiwa sekian, tetapi data lain menyebutkan sembilan juta sekian, ini perlu segera diperbaiki," katanya di Bandarlampung, Sabtu.
        
Ridho didampingi Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Rifki Wirawan menjelaskan, keakuratan kuantitas data penduduk sangat diperlukan dalam membangun daerah.
        
"Bagaimana kita mau berbicara membangun kualitas penduduk kalau kuantitasnya saja kita tidak tahu seperti apa?," katanya.  
   Karena itu, katanya lebih lanjut, jika kita mau membangun manusia seutuhnya, maka kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana riilnya.
        
Dalam kaitan itu, pihaknya telah meminta pihak BPS, dan Sedaprov Lampung yang baru dilantik secara definitif untuk segera memprakarsai pemutakhiran data penduduk itu.
        
Kepada pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ridho Ficardo yang bersama Wakilnya, Bakhtiar Basri baru dilantik menjadi Gubernur-Wagub 2014-2019 pada 2 Juni 2014 lalu itu juga meminta betul penguatan institusi BKKBN itu.
        
Penguatan itu agar bisa melakukan mulai dari pendataan, monitoring, dan kendali demografi yang baik, akurat, dan tepat.
        
Dia juga menyebutkan pemerintahan di era Presiden Soeharto (Alm) Indonesia demikian ketatnya dalam mengendalikan angka demografi itu.
        
Sebelumnya pihak BKKBN Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya, di antaranya sosialisasi Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana sejak tahun 2011.
        
Kegiatan sosialisasi itu antara lain dalam bentuk Pertemuan
Advokasi bagi Stakeholder dan Mitra kerja yang diikuti  sekiar 25 Stakeholder dan Mitra Kerja BKKBN setempat.
        
Sebelumnya pula, di era kepemimpinanGubernur Sjachroedin ZP, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung selama tahun 2010 terdata sebanyak 1,479 juta jiwa, atau 18,94 persen dari penduduk daerah itu yang sekitar 7,67 juta jiwa.
        
Jumlah itu turun bila dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1,558 juta jiwa atau sekitar 20,22 persen, dan kinerja penanggulangan angka kemiskinan penduduk Lampung juga perlu terus diperbaiki.