Pemprov Kepri anggarkan Rp18 miliar untuk seragam sekolah gratis

id Seragam sekolah gratis

Pemprov Kepri anggarkan Rp18 miliar untuk seragam sekolah gratis

Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung. (Ogen)

Pagu anggaran untuk dua pasang seragam itu sekitar Rp300 ribu, ujarnya
Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran Rp18 miliar untuk program seragam gratis siswa SMA, SMK dan SLB di daerah itu.

"Seragam gratis diberikan pada tahun ajaran baru 2024/2025 untuk siswa kelas 10. Totalnya mencapai 15 ribu orang," kata Kepala Disdik Kepri, Andi Agung, di Tanjungpinang, Jumat.

Ia menyebut seragam gratis yang diberikan kepada masing-masing siswa sebanyak dua pasang, yaitu setelan putih abu-abu dan Pramuka.

"Pagu anggaran untuk dua pasang seragam itu sekitar Rp300 ribu," ujarnya.

Ia menjelaskan program seragam gratis merupakan kebijakan Gubernur Kepri Ansar Ahmad sejak tahun 2023. Tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kepri dengan cara meringankan orang tua siswa agar tidak terbebani dengan harus membeli seragam sekolah setiap musim penerimaan siswa dan siswi baru.

"Membangun Kepri ini butuh SDM yang cerdas dan andal, salah satunya kita topang melalui pendidikan," ujarnya.

Andi juga berharap dengan pemberian seragam gratis ini tidak ada alasan lagi anak-anak berhenti atau putus sekolah. Semua anak di Kepri harus sekolah, karena mereka memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan.

"Melalui bangku sekolah kaderisasi terbentuk dan calon para pemimpin Kepri di masa depan akan terjaring," imbuhnya.

Selain seragam sekolah gratis, Disdik Kepri juga akan membangun sejumlah ruang kelas baru (RKB) di tahun 2024 terutama untuk sekolah tingkat SMK, karena pemprov memang fokus memperbanyak pendidikan vokasi guna melahirkan tenaga kerja andal dan berkompeten sesuai kebutuhan dunia kerja.

Ia menambahkan Pemprov Kepri terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini ditandai dengan anggaran pendidikan tahun 2024 yang mencapai Rp1,08 triliun atau 27 persen dari total APBD.