Nurhasanah ingatkan calon kepala daerah perempuan utamakan politik empati

id nurhasanah, sekjen kppi, anggota dprd lampung, pilkada serenta, calonkada perempuan

Nurhasanah ingatkan calon kepala daerah perempuan utamakan politik empati

Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Nurhasanah. (ANTARA/HO)

Bandarlampung (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Nurhasanah, angkat bicara soal langgam partisipasi politik perempuan dalam pilkada serentak 2020, ditengah situasi pandemi COVID-19.

Dalam keterangannya yang diterima di Bandarlampung,  Senin,  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dapil Lampung III (Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, Kota Metro)  ini menyampaikan dua hal krusial yang menurutnya bisa dijadikan rujukan kinerja partisipasi.

Pascahasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta keterangan Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, pada 21 September 2020 lalu, pemungutan suara pilkada serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember mendatang.

Serta telah terlewatinya tahapan teknis pendaftaran, penetapan, pengundian-pengumuman nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (paslonkada) peserta pilkada serentak 270 daerah, di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota se-Indonesia, melibatkan sedikitnya 105 juta pemilih.

Mantan Ketua DPRD Lampung ini mendukung keseriusan upaya negara, bersama pemangku kepentingan pemilu-pilkada demi sukses penyelenggaraan pilkada ini, demi terjaganya stabilitas politik dalam negeri, kendatipun berat harus berlangsung di tengah pandemi.

Pertama, ia mengapresiasi upaya mitigasi risiko kesehatan yang ditaja bareng pemerintah, DPR, unsur rezim pemilu/pilkada (KPU, Bawaslu, DKPP), serta Sentra Gakkumdu. Juga, fasilitasi dari Satgas Penanganan COVID-19. 

Yakni, dalam turut menyelenggarakan pilkada serentak terakbar di Tanah Air sekaligus pilkada pertama kali dalam situasi kahar pandemi pascareformasi, yang di satu sisi dibayangi malapraktik pelanggaran atas protokol kesehatan COVID-19, sehingga berpotensi unggul menjadi klaster baru penularan.

"Sisi lain, kebutuhan stabilitas politik dalam negeri, menjaga hak konstitusi rakyat, yang tetap berlandaskan pada filosofi hukum keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam situasi kedaruratan kesehatan nasional yang harus terus tetap terkendali ini," ujarnya. 

Ketua Dewan Kehormatan DPC Ikatan Advokat Indonesia Bandarlampung 2020-2024 ini berpandangan, seluruh instrumen landasan hukum pilkada ini, telah mencerminkan bagian tanggung jawab negara atas pemenuhan, perlindungan, penghormatan terhadap hak atas kesehatan sebagai bagian hak asasi manusia warga negaranya.

Dari itu, ia meminta penyelenggara dan peserta pilkada, sepenuhnya taat asas. "Mari bergotong-royong bersama, dan berdisiplin buktikan bahwa pilkada yang hakikatnya sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, karenanya harus dijalankan dengan riang gembira, tak serta-merta berubah jadi klaster baru penularan," tutur Mbak Nur, sapaannya.

Kedua, ia mendukung laga perjuangan paslonkada perempuan, baik melalui partai politik (parpol) pengusung atau pendukung maupun jalur perseorangan (calon independen/caden) di pilkada 2020 sebagai alur konstitusional rotasi kekuasaan, juga jembatan perwujudan kepentingan multidimensional entitas perempuan lebih luas di ranah publik. 

Partisipasi perempuan jadi paslonkada ditengah pandemi tantangan khusus. 
Tanpa bermaksud seksis, cetusnya, ini saat tepat bagi paslonkada perempuan untuk sesejati-sejatinya menunjukkan kualitas diri yang tak dipunyai paslon laki-laki, yakni genetika politik keibuan.

"Jika dalam rumah tangga, ibu adalah manajer pengendali dan penanganan   COVID-19, dalam pilkada serentak ini paslon perempuan titian pemenuhan hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, hak budaya kaum perempuan dan kaum ibu seutuhnya," tandasnya.

Apa pasal? Sebab menurutnya, pilkada 2020 juga merupakan momen kaum perempuan/kaum ibu, guna melanjut perjuangan memenangkan "perang". 

"Perang melawan patriarki sisa feodal, domestifikasi peran dan malapraktik kejahatan atas perempuan. Mulai dari ketidakadilan/bias gender, eksploitasi perempuan (seksploitasi), kekerasan seks, kejahatan reproduksi, stunting, angka kematian ibu/anak, kemiskinan absolut, ketimpangan akses layanan publik, kejahatan digital, perundungan sosial, dan lainnya," imbuh pengurus Direktorat Penanggulangan Bencana DPP PDI Perjuangan itu membeberkan. 

Pendapatnya ini bukan tanpa dasar. Mantan sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung ini menyebut, mesti diingat pilkada ini juga lanjutan episode "perang" perempuan, usai bertarung hebat mendudukkan para kader parpol perempuan terbaik di lembaga DPRD produk pemilu legislatif 2019 lalu.

"Sekuat tenaga sekalipun, di nasional kuota perempuan parlemen kita masih jeblok di 22 persen. Juga di Lampung. Misal di DPRD Lampung, meski ada 16 legislator perempuan, dua diantaranya unsur pimpinan, dua diantaranya ketua fraksi, salah satunya Bu Apriliati, yang juga Ketua KPPI Lampung," paparnya. 

Maka dari itu, kuat tekadnya bersama seluruh jejaring KPPI, termasuk kaum perempuan/kaum ibu di daerah yang tengah gelar pilkada dan ada paslon perempuannya, untuk totalitas upaya menang pilkada sesuai garis kebijakan parpol pengusung-pendukung paslon, maupun jejaring mesin pilkada caden. 

Bukan apa, ia menilai ini penting sebab hak dasar dan kebutuhan perempuan yang bersinggungan langsung dengan keputusan politik, demikian banyak.

Namun, bukan berarti ia dan KPPI anti calonkada laki-laki. Sebab, pilkada itu memilih calon pemimpin, bukan jenis kelamin. Justru sebaliknya, ia tak lepas mendorong paslon laki-laki ikut maju memassalkan kampanye program dan kebijakan properempuan, ibu dan anak, di kampanye hingga 5 Desember nanti.

"Saya bersama KPPI mendorong agar paslonkada yang ber-pilkada ditengah pandemi, jangan kesampingkan, kudu kedepankan, utamakan politik empati," Nurhasanah mewanti.

Hal ini ia utarakan, sebab ia tak ingin pilkada kehilangan ruh sejatinya, yang akan tercermin dari tingkat partisipasi pemilihnya saat pemungutan suara 9 Desember, akibat keselamatan rakyat teralienasi syahwat kekuasaan, melulu jadi mesin pendulang suara belaka. 

Berharap betul paslonkada ini "be an emphatic leaders", magister hukum Universitas Lampung itu meminta paslonkada setara prilaku dengan mayoritas rakyat, sadar dan sabar jalani kontestasi ditengah pandemi.

"Calonkada perempuan sebagai ibu rumah tangga, ibu sekitar, ibu bangsa, gunakan bahasa ibu, jiwa keibuannya, harus pelopori ini," pesan ibu tiga anak itu.