Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pemerintah di 15 kabupaten/kota untuk aktif melakukan penginputan data calon debitur potensial, terutama untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan di daerahnya ke dalam aplikasi Sistem Informasi Keuangan Perbankan (SIKP).
"Saat ini ada beberapa daerah yang belum melakukan penginputan data terbaru para calon debitur potensial. Ini dilakukan agar penyerapan dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tepat sasaran," kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Lampung, Taufik Hidayat, di Bandarlampung, Kamis.
Ia menyebutkan, setelah masuk dalam SIKP itu, maka pihak perbankan akan lebih mudah mengakses data nasabah yang akan dibantu.
Menurut dia, selain memasukkan data, pemerintah kabupaten/kota juga bertugas melakukan verifikasi atas kebenaran penerima. Sehingga, data penerima lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
Sementara itu, Kakanwil Perbendaharaan Provinsi Lampung Alfiker Siringoringo mengatakan penyerapaan dana KUR di Provinsi Lampung masih kecil.
Berdasarkan penginputan data pemda di SIKP diketahui bahwa UMKM di 15 kabupaten/kota yang memperoleh dana jumlahnya masih sedikit.
Menurut dia, dari 2.380 calon debitur, hanya 547 menjadi debitur, dengan nilai total akad Rp23 miliar lebih.
Hal tersebut diantaranya disebabkan karena kurangnya pemahaman bank penyalur mengenai kebijakan dan pedoman penyaluran KUR.
Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai kebijakan dan proses SIKP serta kurangnya pemanfaatan data calon debitur potensial dari pemerintah kabupaten/kota.
Pemprov Lampung dorong pemkab/pemkot aktif input data debitur UMKM
Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setprov Lampung Taufik Hidayat (tengah), di Bandarlampung, Kamis (1/8/2019) (Antara Lampung/HO)
