Pemprov Lampung Susun APBD Dengan Eksplorasi Penerimaan

id wakil gubernur lampung, bakhtiar basri, pemprov lampung

Pemprov Lampung Susun APBD Dengan Eksplorasi Penerimaan

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri (ist)

...Selain itu, diupayakan meningkatkan pendapatan dalam koridor peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak kontra produktif terhadap sektor riil di Provinsi Lampung...
Bandarlampung  (ANTARA Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung berupaya menyusun rencana pendapatan daerah pada APBD 2016 dengan prinsip kehati-hatian dalam mengefektifkan eksplorasi sumber-sumber penerimaan daerah.

"Selain itu, diupayakan meningkatkan pendapatan dalam koridor peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak kontra produktif terhadap sektor riil di Provinsi Lampung," kata Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, pada rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyampaian RAPBD Provinsi Lampung 2016 di gedung DPRD Lampung, Bandarlampung, Selasa.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, Wakil Gubernur menyampaikan RAPBD tahun 2016 untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Wagub dalam kesempatan itu memaparkan, rencana target pendapatan daerah sebesar Rp5 triliun lebih atau meningkat 7,29 persen. Proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp2 triliun lebih atau naik 3,28 persen, dana perimbangan Rp1 triliun lebih naik 15,25 persen dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1 triliun lebih (meningkat 4,33 persen) dari APBD tahun 2015.

Belanja daerah lanjutnya, dianggarkan sebesar Rp5 triliun lebih. Jumlah ini terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp3 triliun lebih dan belanja langsung sebesar Rp2 triliun.

"Adapun potensi penerimaan pembiayaan daerah netto pada 2016 diprediksi mencapai Rp8 miliar lebih," terang Wagub.

Bachtiar menjelaskan, APBD 2016 ini mungkin menampung seluruh aspirasi dan permasalahan masyarakat. Namun demikian pertimbangan terhadap kemampuan dan kapasitas fiskal daerah serta skala prioritas dan urgensi belanja, baik belanja langsung maupun tidak langsung menjadi perhatian dan standar utama dalam pengambilan keputusan dan pengalokasian anggaran.

Ia menambahkan, kesamaan pandangan dan pemahaman terhadap kebijakan penyusunan RAPBD ini sangat penting, untuk secara bersama-sama mengoptimalkan dan menyempurnakannya. Sehingga dapat lebih berkualitas dan berdaya guna.