Bappenas: Lampung harus tingkatkan pembangunan

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof A Chaniago mengatakan Provinsi Lampung harus meningkatkan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

"Penduduk Lampung cukup besar hampir sembilan juta jiwa dan 48,51 persen di antaranya bekerja pada sektor pertanian. Karena itu, sektor unggulan ini harus jadi prioritas pembangunan," katanya usai memberikan paparan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan, peningkatan pembangunan sektor pertanian harus pula diikuti dengan peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita.

Selain itu, peningkatan fungsi intermediasi perbankan diperlukan untuk mendorong akses permodalan usaha atau investasi. Porsi belanja modal pemerintah daerah untuk menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat juga harus ditingkatkan.

"Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan juga harus dilakukan," kata Andrinov lagi.

Pemerintah daerah, harus pula mendorong peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita.

Selanjutnya, pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna.   
  
Pemda juga harus meningkatkan kemudahan perizinan usaha dan penyederhanaan prosedur perizinan, melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan pengurangan biaya untuk memulai usaha.

"Peningkatan porsi belanja modal APBD perlu dijalankan untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah," katanya.

Andrinov mengingatkan pula pemda menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik investor.

Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif juga harus dilakukan.

Begitupula peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah dan peningkatan kualitas infrastruktur terutama jaringan jalan dan listrik, serta membatalkan perda yang bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha, kata Andrinov lagi.(Ant)