Bandarlampung, (Antara Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung siap memembantu proses verifikasi dan persiapan pembagian kartu nelayan terutama bagi para nelayan terkena dampak konsekuensi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 02 tahun 2015.
"Peraturan Menteri itu melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawis) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia," kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Lampung Adeham, di Bandarlampung, Rabu.
Karena itu, lanjutnya, kucuran bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang direncanakan akan didistribusikan pada bulan Juni 2016 mampu mencapai sasaran yang tepat. Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan.
Ia mengatakan proses verifikasi kartu nelayan itu juga sesuai dengan permintaan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Lampung Marzuki Yazid kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menindaklanjuti aksi demonstrasi para nelayan beberapa waktu lalu terkait larangan melaut dengan menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Asisten Bidang Ekbang Pemprov Lampung, pada Selasa (12/1).
Pemprov Lampung Siap Bantu Verifikasi Kartu Nelayan
Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Provinsi Lampung Adeham (ANTARA Lampung/lampungprov.go.id)
