PDIP Juga TUnggu Pengumuman Menteri Jokowi-JK

Jakarta (Antara Lampung) - PDI Perjuangan menunggu pengumuman nama para menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
        
"Kewenangan itu (calon menteri) ada di Presiden Joko Widodo, dan partai politik tidak memiliki wewenang penentuan kursi menteri," kata Ketua DPP PDI-P Puan Maharani usai pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Gedung MPR, Jakarta, Senin.
        
Puan mengatakan PDI-P juga tidak ikut campur mengenai pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksi calon menteri.
        
Menurut dia, Jokowi-JK masih menyeleksi nama-nama calon menteri yang dikirimkan KPK dan PPATK yang memenuhi aspek bersih.
        
"Saya tidak tahu (prosesnya), menunggu waktu dari Pak Presiden Jokowi," ujarnya.
        
Dia menjelaskan dirinya belum diberitahu mengenai nama-nama hasil penelitian rekam jejak KPK dan PPATK yang telah diserahkan lembaga tersebut kepada Jokowi.
       
Jokowi mengatakan akan melibatkan peran KPK dan PPATK untuk menjaring oarang yang akan membantunya di pemerintahan.
        
Sementara itu Ketua Tim Transisi Jokowi-JK Rini Mariani Soemarno dan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK untuk diteliti rekam jejaknya pada Jumat (17/10). KPK sudah menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri itu kepada Presiden Jokowi pada Minggu (19/10).
        
Postur kabinet Jokowi-JK tetap 33 kementerian dengan empat menteri koordinator yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.
        
Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama dari partai politik.