Belitung (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan soal kabar yang menyebutkan dirinya akan menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.
"Sampai saat ini saya belum tahu soal itu," katanya di Tanjung Pandan, Belitung, Jumat.
Hal ini disampaikan Yusril usai menghadiri kegiatan silaturahmi dan diskusi bersama Pj Bupati Belitung, Yuspian beserta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah.
Ia mengaku sampai saat ini belum tahu menahu soal dirinya yang disebut-sebut akan menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.
"Saya hanya mendengar kabar saja kalau lebih lanjutnya saya belum tahu," ujarnya.
Yusril tidak menampik, pada saat terjadinya perombakan kabinet namanya selalu disebut-sebut.
"Setiap reshuffle kabinet selalu dibilang Yusril akan menjadi ini dan menjadi itu, namun kenyataannya tidak menjadi apa-apa," katanya
Ia menambahkan, sampai hari ini belum ada komunikasi dengan Presiden Jokowi terkait kabar yang menyebutkan dirinya akan menggantikan Mahfud MD.
"Belum ada, kita tunggulah perkembangan lebih lanjut," ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Muncul dua nama yang disebut-sebut akan menggantikan sosok Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yakni Yusril Ihza Mahendra dan Jimly Asshiddiqie.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Yusril tanggapi kabar dirinya gantikan Mahfud MD
Berita Terkait
Kejari Bandarlampung musnahkan barang bukti hasil 217 perkara hukum
Selasa, 5 November 2024 12:44 Wib
Berita hukum kemarin, ibu Ronald Tannur tersangka hingga peran Gunawan Sadbor
Selasa, 5 November 2024 8:23 Wib
Debat kedua Pilgub Lampung terkait hukum, pemerintah dan sosial budaya
Sabtu, 2 November 2024 20:19 Wib
Praktisi hukum kritik pungli penitipan ponsel di loker Lapas Kalianda
Sabtu, 2 November 2024 14:17 Wib
Pengamat hukum soroti penanganan dugaan korupsi PT LEB yang ditangani Kejati Lampung
Sabtu, 2 November 2024 8:37 Wib
PGRI sebut penguatan Komite Sekolah tekan angka kasus kekerasan pada guru
Sabtu, 2 November 2024 7:57 Wib
Bacakan pleidoi, penasihat hukum Qomaru memohon hakim putus bebas
Jumat, 1 November 2024 20:46 Wib
Penasihat hukum terdakwa joki CPNS tegaskan kliennya tetap peroleh hukuman
Jumat, 1 November 2024 20:36 Wib