Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyerahkan seluruh proses hukum atas peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Lampung Tengah kepada pihak berwajib.
"Kami tidak ingin terlalu komentar terkait hal tersebut dan menyerahkan semua prosesnya ke pihak yang berwajib," ujar Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Bandarlampung, Kamis.
Ia mengatakan sejauh ini pihak terkait yang tersangkut peristiwa operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bersikap kooperatif.
"Kemarin telah mengadakan peringatan Hari Korupsi Sedunia, dan ada arahan dari KPK untuk bisa terus memberikan sosialisasi agar jangan sampai ada lagi yang terlibat," katanya.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus menjalin kerja sama bersama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk memberantas korupsi di daerahnya.
Diketahui sebelumnya Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan Ranu Hari Presetyo yang merupakan adik tersangka, bersama tiga orang lainnya telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka OTT pada Rabu (10/12).
Kasus yang menjerat kelimanya terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
Bupati Lampung Tengah itu menerima uang sekitar Rp5,75 miliar yang diduga digunakan untuk melunasi pinjaman bank bagi kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp5,25 miliar.
Baca juga: Golkar pantau perkembangan kasus OTT Bupati Lampung Tengah
Baca juga: Mendagri: OTT Bupati Lampung Tengah jadi peringatan bagi kepala daerah
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov serahkan proses hukum Bupati Lampung Tengah ke pihak berwajib
