GLPG P3K swasta akan betemu DPRD pertanyakan nasib guru swasta

Bandarlampung (ANTARA) - Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPG P3K) Swasta Pemerintahan Provinsi Lampung, akan melaksanakan dengar pendapat dengan Komisi V DPRD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, pada Senin 13 Novemver 2022.

Ketua GLPG P3K Swasta Provinsi Lampung Ibramsyah mengatakan total guru swasta Provinsi Lampung yang lulus passing grade seleksi PPPK tahun 2021 ada 628 orang dan sama sekali tidak mendapatkan formasi penempatan pada tahun 2022.

"Guru swasta tidak hanya nilai yang dizolimi (nilai tes kami pun juga sudah melebihi ambang batas passing grade), kami pun bisa ikut tes saat itu di tahap 2, saat tahap 1 kami guru swasta belum bisa ikut tes, sehingga kami merasa tidak ada keadilan," kata Ibramsyah.

Ia mengatakan, GLPG P3K Swasta mendapatkan kuota, karena banyak teman-teman yang sudah dikeluarkan dari yayasan terkait kelulusan passing grade padahal belum mendapatkan penempatan setelah setahun menanti tanpa kejelasan.

Ia berharap segera ada solusi terbaik dari perjuangan mereka.

Ibramsyah mengharapkan, Pemprov Lampung bisa mengangkat semua guru lulus passing grade (P1) menjadi ASN PPPK tanpa membedakan guru honor negeri maupun swasta.

Ia menjelaskan perekrutan P2, P3 dan pelamar umum dilakukan setelah prioritas (P1) 100 persen terangkat ASN PPPK. Tinjau ulang DAU dan pengkajian ASN PPPK dan penempatan P1 harus sesuai dengan PERMEN PAN RB NO. 20 TAHUN 2022.

Dari data yang ada diketahui bahwa kuota penempatan guru passing grade Provinsi Lampung  yaitu THK2 sebamya 33 guru, jumlah guru yang ditempatkan 32 orang, negeri 765 guru, yang ditempatkan 390 orang, PPG tiga guru, yang ditempat nihil, swasta 628 guru, yang ditempatkan nihil alias kosong.

Dari data tersebut, kata dia, tidak semua guru passing grade mendapatkan penempatan.

Dari data passing grade di Pemprov Lampung sebanyak 1.429 guru, dengan rincian THK2  sebanyak 33 guru, negeri 765 guru, PPG tiga guru, dan swasta 628 guru.

Untuk kuota provinsi, bedasarkan data file penerimaan Pemprov Lampung sebanyak 422, yang tercover oleh THK2 sebanyak 32 guru dan negeri 422 guru, artinya masih ada sisa yang belum ditempatkan sebanyak 1.007 guru dengan rincian THK2 sebanyak satu guru, negeri 375 guru, PPG tiga guru dan swasta 628.

"Artinya swasta tidak satupun mendapatkan kuota penempatan, kata Ibramsyah.