Jakarta (ANTARA) - Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Indonesia (BEM RI) mendukung rencana kenaikan harga Pertalite dan mengalihkan anggaran subsidi untuk pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah dan kegiatan produktif.
Koordinator Pusat BEM RI Abdul Muhtar, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyatakan alokasi anggaran subsidi energi yang sangat besar, yakni Rp502 triliun pada Tahun Anggaran 2022 dapat dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur energi, dan sektor produktif lain yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat miskin di negeri ini.
"Pemerintah perlu mengevaluasi penetapan anggaran subsidi energi yang sangat besar tersebut. Apalagi, sebagian besar anggaran subsidi energi itu, yakni sekitar 80 persen dinikmati masyarakat mampu atau orang-orang kaya," katanya.
Selain itu, katanya, Pemerintah harus berani dan tegas mengurangi subsidi energi dan direalokasi menjadi anggaran yang diperlukan masyarakat miskin seperti Bantuan Sosial (Bansos) atau Bantuan Langsung Tunai, fasilitas kesehatan dan pendidikan agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat.
"Alihkan subsidi dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan,” ujar Muhtar.
Menurut dia, perlu dilakukan penelitian, siapa sebenarnya mayoritas pengguna BBM Bersubsidi selama ini, apakah rakyat kecil atau golongan miskin.
BBM bersubsidi, seperti Pertalite, katanya, pengguna terbesarnya hingga sekitar 80 persen adalah mobil pribadi atau masyarakat menengah ke atas. Sedangkan pengguna Pertalite dikategorikan mereka yang hanya bisa memiliki sepeda motor tidak lebih dari 30 persen.
Muhtar menyatakan, kenaikan harga BBM tidak dapat dihindari, demi menyelamatkan keuangan negara, apalagi dana subsidi BBM Tahun Anggaran 2022 juga akan terserap habis pada bulan November 2022.
"Jika pemerintah mempertahankan harga BBM dan gas bersubsidi seperti saat ini, yang jauh berada di bawah harga keekonomian, maka pada TA 2023 yang akan datang, pemerintah diharuskan untuk "top-up" Rp198 triliun, sehingga total subsidi dan kompensasi akan mencapai Rp700 triliun," ujarnya.
Terkait dampak kenaikan harga BBM akan memicu peningkatan harga barang kebutuhan pokok, dia menyatakan, solusi yang mungkin bisa ditempuh pemerintah adalah meringankan beban kenaikan harga itu, langsung pada rakyat kecil atau rakyat miskin dengan mengalihkan anggaran yang diperoleh dari pengurangan subsidi itu pada Bantuan Sosial (Bansos) pada rakyat miskin .
Berita Terkait
Polisi akan tertibkan penjual BBM subsidi eceran di Bengkulu
Jumat, 19 April 2024 16:05 Wib
Pertamina Patra Niaga Sumbagsel tetap siaga hingga pasca arus balik Lebaran
Rabu, 17 April 2024 15:53 Wib
Pertamina Sumbagsel pastikan distribusi BBM lancar saat arus balik Lebaran
Sabtu, 13 April 2024 22:42 Wib
Konsumsi BBM tumbuh 7 persen pada arus mudik 2024 di Sumbagsel
Kamis, 11 April 2024 13:41 Wib
Pertamina pastikan penyaluran BBM di Lampung Utara terkendali
Sabtu, 6 April 2024 15:25 Wib
Pertamina Patra Niaga pantau distribusi energi di Lampung
Selasa, 26 Maret 2024 21:54 Wib
Mendag cek SPBU nakal di rest area ruas Tol Jakarta-Cikampek
Sabtu, 23 Maret 2024 12:01 Wib
Presiden Jokowi: Harga BBM tidak naik
Senin, 4 Maret 2024 11:57 Wib