Ini Penjelasan SBY Tentang Sikap Demokrat

Washington DC (ANTARA Lampung) - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tidak ada pihak yang membuka peluang untuk mengadopsi opsi pemilihan langsung dengan perbaikan sebagaimana diajukan partainya.

"Kita juga merespons perkembangan situasi di tanah air. Saya harus berbicara terus terang di sini, kepada masyarakat Indonesia dalam dua hari terakhir dengan cara sendiri- sendiri menyimpulkan saya tidak sungguh-sungguh mendukung pilkada langsung, kemarahan ditimpakan kepada saya. Saya paham namun izinkan saya memberikan penjelasan tentang apa yang sesungguhnya terjadi," kata SBY dalam keterangan pers di Washington DC, Sabtu (27/9) pagi waktu setempat atau Sabtu malam waktu Jakarta.

Yudhoyono yang menjawab pertanyaan wartawan mengenai perkembangan terkini situasi dalam negeri itu mengatakan sejak awal ia bersama Partai Demokrat mendukung proses pemilihan langsung, namun dengan adanya perbaikan untuk menghilangkan potensi politik uang, penyalahgunaan kekuasaan dan juga konflik horizontal antarmasyarakat.

"Setelah 10 tahun memimpin negeri ini mengetahui pilkada langsung yang dilaksanakan sekarang ini banyak eksesnya termasuk penyalahgunaan uang dan kewenangan yang akan maju lagi untuk berpolitik praktis. Juga tindakan sewenang-wenang setelah terpilih terhadap pejabat daerah yang dianggap tidak mendukung saat dulu maju, banyak ekses penyimpangan dan penyakit dari sistem langsung ini, satu hal yang saya pegang terus tidak mungkin dianggap tidak ada," kata Yudhoyono.

Ia menegaskan, "Saya juga harus menjaga ini amanah reformasi, rakyat jadi bagian, saya tidak terima kalau tiba-tiba yang memilih DPRD seperti sekarang."
SBY menegaskan Partai Demokrat memperjuangkan perbaikan pilkada langsung dengan 10 hal yang ditawarkan untuk mengurangi ekses negatif pelaksanaan pilkada.

"Mengapa usulan kami sebagai salah satu opsi itu tidak diterima. Di Panja, di forum lobi. Apa sulitnya mendengarkan seorang SBY yang memimpin 10 tahun dan seseorang yang melahirkan juga sistem pemilihan langsung. Ini (usulan-red) sama sekali tidak diterima," katanya
Ia menambahkan, "Dalam dinamika katanya oke menerima, namun jaminannya apa? Mengapa tidak ada opsi ketiga atau opsi langsung dengan perbaikan. Mengapa tembok DPR begitu rapat dan tidak bisa mewadahi ruang (masukan-red) itu."
SBY juga mengatakan Fraksi Demokrat sudah berusaha keras untuk melobi Fraksi lainnya terkait opsi itu.

"Ketika situasi seperti itu, saya mengutus seseorang, tolong bicara dengan Tuan A dari PDIP dan menyampaikan,'bisa tidak kita duduk bersama untuk gaungkan opsi ini langsung dengan perbaikan'. Namun apa yang terjadi kemudian dikatakan voting sudah dimulai, ada kehendak kami (untuk melakukan upaya lobi-red) namun dijawab sudah mulai," tuturnya.

SBY mengatakan, "Saya hanya ingin kejernihan. Saya ingin mengajak semua melihat dengan jernih. Saya berat sekali tandatangani Undang-Undang ini karena bertentangan dengan apa yang saya pandang. Pemilihan dengan DPRD suatu kemunduran."
Yudhoyono juga mengatakan saat melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, pada Jumat (26/9) malam ada sejumlah orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan hotel tempat Presiden dan rombongan menginap.

"Kemarin ada unjuk rasa 10 hingga 12 orang, saya tahu, sah-sah saja. Tapi inilah politik, ketika dunia berikan apresiasi (demokrasi nasional-red) itu, ada yang berunjuk rasa," katanya.

Yudhoyono mengatakan, "Yang berunjuk rasa kemarin kalau mendengar proses itu tentu akan berbeda. Yang jelas saya sangat kecewa, tidak happy dengan proses politik di DPR. Opsi kami diwadahi saja tidak, kalau voting kalah tidak apa-apa, ini diwadahi saja tidak."
"Bismillah, nanti saya akan berjuang bersama rakyat. Saya tidak lagi (melihat-red) dari partai manapun. Saya akan berjuang. Saya masih ingin pilkada langsung dengan perbaikan mendasar. Jangan dikira dari parpol yang ada tidak semua setuju dengan pilkada melalui DPRD," katanya.

Presiden Yudhoyono melangsungkan konferensi pers mengenai kunjungan kerjanya selama di Portugal, Amerika Serikat dan Jepang. Meski demikian, Presiden atas pertanyaan wartawan menjawab mengenai pandangannya atas situasi dalam negeri terkait RUU Pilkada.